Hal tersebut menjadi pertanyaan yang dilontarkan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) saat bertemu dengan Menteri BUMN Rini Soemarno siang tadi.
"Direktorat Gas yang merupakan bisnis masa depan Pertamina dalam holding migas. Direktur Gas Pertamina dibubarkan dan jabatan strategis Direktur Utama Pertamina serta Presiden Pertagas kosong," bunyi salah satu poin dalam surat yang disampaikan FSPPB ke Rini di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (20/7/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tonton juga video: 'Pertamina Rayu Azerbaijan Investasi Kilang Minyak di Indonesia'
Surat tersebut juga berisi pandangan bahwa ada risiko terjadi kesalahan administrasi karena jabatan penting tersebut kosong. Padahal saat ini sedang dilakukan integrasi bisnis dalam holding migas yang salah satu komponennya adalah bisnis gas.
"Segala keputusan terkait holding migas termasuk di dalamnya penjualan Pertagas melalui akuisisi dilakukan pada saat jabatan penting tersebut dalam posisi kosong dan digantikan dengan pejabat sementara," bunyi surat itu lagi.