Jakarta -
Pengusaha yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengeluh harga tiket pesawat kian mahal. Akibatnya omzet pemesanan hotel pun turun.
Keluhan itu disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat acara Gala Dinner HUT ke-50 PHRI di Hotel Gran Sahid, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019).
Tingginya tiket pesawat dikarenakan avtur yang dijual oleh PT Pertamina sangat mahal dan membuat harga tiket pesawat tinggi. Sehingga berimbas pada okupansi kamar hotel.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keluhan tersebut langsung direspons oleh Jokowi dan pejabat tinggi negara Indonesia. Seperti Wapres Jusuf Kalla (JK), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, hingga Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Penasaran tanggapannya seperti apa? Simak rangkumannya di sini:
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan langsung memanggil Direktur Pertamina.
"Berkaitan dengan harga tiket pesawat, saya terus terang kaget dan malam hari ini saya juga baru tahu tadi dari Pak Chairul Tanjung mengenai avtur yang ternyata... avtur yang dijual di Soekarno-Hatta itu dimonopoli oleh pertamina sendiri," ujar Jokowi saat menghadiri gala dinner HUT ke-50 PHRI di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019) malam.
"Sehingga ini nanti besok pagi saya akan undang Dirut Pertamina," tegasnya tadi malam.
Jokowi menjelaskan, nantinya Pertamina akan diberi dua pilihan. Menyamakan harga avtur dengan harga internasional, atau pemerintah akan mendatangkan kompetitor terkait penjualan avtur di dalam negeri.
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) buka-bukaan terkait dengan harga avtur yang mahal. Belakangan ini, harga avtur menjadi biang kerok tingginya harga tiket yang berdampak pada okupansi kamar hotel.
JK mengatakan, tingginya harga avtur dikarenakan belum ada badan usaha selain PT Pertamina (Persero) yang memiliki fasilitas penampung avtur di bandara. Hal ini berbeda dengan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan motor dan mobil.
"Sebenarnya kita kan BBM itu tidak monopoli lagi 100% ya, di mana ada pompa bensin, katakanlah Shell, dulu ada Petronas, ada AKR," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (12/2/2019).
"Nah khusus avtur memang kan harus ada fasilitas di bandara, nah tidak ada perusahaan lain yang punya fasilitas di bandara. Saya kira kalau mobil banyak ada alternatif beli Shell atau Total," tambah dia.
Menurut JK, badan usaha yang ingin menyediakan avtur pun boleh saja, asalkan harus melakukan investasi baru untuk membangun tanki penampungannya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membenarkan jika PT Pertamina (Persero) telah melakukan monopoli harga avtur di Bandara.
Menurut Luhut, persoalan mahalnya harga avtur juga sudah menjadi persoalan yang lama yang harus segera diselesaikan.
"Avtur ini kan kasus lama itu, sudah berapa tahun itu, jadi memang ya ada monopoli dari Pertamina di lapangan terbang," kata Luhut di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (12/2/2019).
Agar tidak terjadi monopoli, kata Luhut, salah satunya ada membuat operator penjual Avtur selain Pertamina di Bandara. Hanya saja, kata Luhut, perlu juga dihitung ulang terkait dengan tugas Pertamina menyediakan bahan bakar minyak di seluruh bandara di Indonesia.
Lebih lanjut Luhut mengungkapkan, pemerintah akan mencarikan jalan keluar bagi badan usaha yang ingin menjadi pesaing Pertamina di sektor avtur.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka peluang untuk mengkaji ulang pajak pertambahan nilai (PPN) yang diberlakukan pada setiap transaksi avtur.
Hal itu juga menyusul adanya laporan bahwa harga avtur menjadi salah satu penyebab tingginya harga tiket pesawat belakangan ini. Sehingga dampaknya membuat okupansi kamar hotel menjadi menurun.
"Saya menyampaikan, Garuda pernah menyampaikan, kalau itu sifatnya playing field, kita bersedia untuk meng-comparedengan negara-negara lain," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/2/2019).
Sri Mulyani bilang, penerapan pajak pada avtur juga akan dibandingkan dengan penerapan yang dilakukan oleh negara-negara tetangga.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
