.webp)
"Pertama kami mengikuti media khusus wacana di semester kedua akan diterapkan sistem tertutup, yang mengakibatkan kenaikan gas melon 3 kg. Kembali ramai di masyarakat, isu ini mohon segera diredakan," katanya dalam rapat di Komisi VII Jakarta, Senin (27/1/2020).
Hal serupa juga disampaikan Anggota Komisi VII Fraksi PDI Perjuangan Ismail Thomas. Ia meminta agar Arifin memberi keterangan terkait wacana kenaikan gas tabung melon.
"Kemudian berkaitan dengan gas 3 kg ini, perlu memang kami harapkan klarifikasi Kementerian ESDM, kenapa demikian," katanya.
Mendapat banyak pertanyaan, Arifin pun buru-buru memberikan penjelasan kepada seluruh anggota Komisi VII DPR.
"Kami ingin merespons Elpiji, sebetulnya tidak ada pernyataan resmi dari kementerian mengenai Elpiji 3 kg. Ini kita juga sempat terkejut kenapa ini bisa terekspos," katanya di Komisi VII DPR Jakarta, Senin (27/1/2020).
Arifin menjelaskan, yang ada ialah pemerintah tengah mencari skema agar subsidi tepat sasaran. Dia mengatakan, tengah mengkaji sistem yang tepat.
"Saya sampaikan waktu itu dengan media waktu kami ada presentasi, memang belum ada, yang ada memang kita seperti yang direkomendasikan dahulu bahwa kita sedang mengkaji sistem mana yang tepat diimplementasikan untuk mencegah perembesan alokasi subsidi yang tidak berhak," jelasnya.
Dalam skema itu, pihaknya akan melibatkan banyak pemangku kepentingan karena berkaitan dengan data masyarakat. Kemudian, untuk aplikasinya akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.
Meski sudah meluruskan, nampaknya informasi mengenai kenaikan harga Elpiji 3 kg tetap ramai dibahas. Bahkan hal tersebut membuat heran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavia, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.
Seluruh pejabat yang heran diungkapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir usai rapat koordinasi (rakor) Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP).
Menurut Iskandar pemerintah sampai saat ini belum pernah menggelar rapat soal kenaikan harga elpiji 3 kg hingga TDL.
"Pemerintah belum pernah, bahkan merapatkan belum ada kenaikan harga gas. Kita belum pernah merapatkan, koordinasikan. Maka itu justru para menteri tadi heran karena tidak pernah rapat, kok ada keluar isu kenaikan harga gas," kata Iskandar di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/2/2020).
