Simak! Ini Poin-poin Penting yang Disepakati dalam RUU Minerba

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Senin, 11 Mei 2020 12:28 WIB
Harga batu bara belum beranjak jauh dari level terendahnya. Selasa (3/11) harga batubara kontrak pengiriman Desember 2015 di ICE Futures Exchange bergerak flat dibanding sehari sebelumnya di US$ 53,15 per metrik ton. Rachman Haryanto/detikcom.
Ilustrasi Batu Bara/Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Komisi VII DPR RI dan pemerintah tengah membahas RUU Minerba untuk kemudian diambil keputusan. Dalam pembahasan tersebut, terdapat sejumlah poin yang telah disepakati antara DPR dan pemerintah setelah melewati pembahasan dan sinkronisasi.

Kesepakatan itu dibacakan oleh Ketua Panja RUU Minerba DPR RI Bambang Wuryanto dalam rapat kerja Komisi VII, Senin (11/5/2020).

Sebutnya, pertama, adanya jaminan dari pemerintah pusat tidak melakukan perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR), wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) yang telah ditetapkan. Serta, menjamin terbitnya perizinan dalam rangka kegiatan usaha pertambangan. Kedua, usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha.

"Jadi yang kemarin langsung keluar izin bahasanya diubah menjadi perizinan berusaha dalam rangka mengakomodir RUU Ciptaker," ujarnya.

Ketiga, bagian pemerintah daerah dari hasil kegiatan pertambangan dinaikkan dari sebelumnya 1% menjadi 1,5%. Keempat, kewajiban IUP dan IUPK untuk menggunakan jalan pertambangan yang dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dapat dibangun sendiri maupun kerja sama.

"Adanya kewajiban IUP dan IUPK untuk mengalokasikan dana untuk melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan rakyat yang besaran minimumnya ditetapkan menteri," sebutnya pada poin kelima.

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "103 Orang Ditemukan Tewas dalam Longsoran Tambang Giok di Myanmar"
[Gambas:Video 20detik]