Ahok Sebut-sebut Superholding BUMN, Apa Itu?

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Rabu, 16 Sep 2020 14:00 WIB
Sejumlah tokoh terus berdatangan ke pelantikan Presiden-Wakil Presiden. Dari Ahok hingga Mulan Jameela terlihat sangat semringah.
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Komisaris utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berbicara tentang superholding BUMN seperti yang sudah diterapkan di Singapura. Ahok menyebut Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga seharusnya dibubarkan dan diganti superholding tersebut.

Ahok beralasan dengan adanya superholding itu maka tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol perusahaan pelat merah, termasuk Presiden. BUMN akan menjalankan bisnis tanpa intervensi dari pihak mana pun.ttj

Sebenarnya apa sih superholding itu?

Mengutip pemberitaan detikcom disebutkan Menteri BUMN Tanri Abeng memiliki roadmap dan masterplan arah pengembangan BUMN ke depan supaya makin berdaya saing kuat.

Superholding ini harapannya bisa sama dengan sebesar Temasek Holdings (Singapura) dan Khazanah Nasional Berhad (Malaysia).

Dalam sebuah wawancara khusus dengan detikcom di Tanri Abeng University Jakarta, September 2014 silam, Menteri BUMN Pertama Tanri Abeng memberi penjelasan terkait penyatuan perusahaan pelat merah. Saat itu, ia belum menyebut istilah super holding.

Tanri Abeng sendiri menjabat sebagai Menteri BUMN mulai 16 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998 di Kabinet Pembangunan VII. Saat itu, kementeriannya bernama Kementerian Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara.

Tanri bercerita, adanya kata 'Pendayagunaan' dalam kementerian ialah dengan maksud agar BUMM bisa didayagunakan. Sehingga, kinerjanya meningkat dan mampu membayar utang negara. Selanjutnya, BUMN bisa berkontribusi pada pembangunan.

"Menteri Pendayagunaan BUMN merangkap Kepala Badan Pembina BUMN yang punya executive power. Menteri Negara tidak punya," katanya Tanri kala itu.

Tanri bilang, saat itu dia membuat cetak biru (blue print) BUMN. Dia mengatakan, 10 tahun sejak ia menjabat yakni tahun 2000-2010 kementerian tetap dipertahankan. Lalu, pada tahun 2010 tidak ada lagi kementerian negara. Jadi, hanya tersisa Badan yang pada konteks kekinian disebut dengan istilah super holding BUMN.

Lanjut ke halaman berikutnya

Selanjutnya
Halaman
1 2 3


Simak Video "Ahok Bongkar Aib Pertamina, DPR Bersuara"
[Gambas:Video 20detik]