Ada Revisi UU Nuklir di Omnibus Law Cipta Kerja, Apa Isinya?

Sementara itu, ketentuan pasal 10 dihapus, yang dalam UU 10/1997 berbunyi:
Ayat (1): "Produksi dan/atau pengadaan bahan baku untuk pembuatan bahan bakar nuklir hanya dilaksanakan oleh Badan Pelaksana."
Ayat (2): "Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, dan/atau badan swasta."

Lalu, pasal 17 juga diubah dalam UU Cipta Kerja. Dalam pasal 17 ayat (1) di UU Cipta Kerja dituliskan setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat, kecuali dalam hal tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Sementara, di pasal 17 ayat (1) UU 10/1997 hanya berbunyi: "Setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

Di pasal 17 ayat (2) dan (3) juga diubah menjadi berbunyi:
Ayat (2): "Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir dan instalasi nuklir lainnya serta dekomisioning reaktor nuklir wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat."
Ayat (3): "Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Lalu, ketentuan pasal 18 dihapus dalam UU Cipta Kerja. Sementara, di UU 10/1997 ketentuan pasal 18 ialah biaya bagi izin usaha yang berbunyi:
Ayat (1): "Setiap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan biaya."
Ayat (2): "Besar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan."

Selanjutnya, pasal 20 ayat (1) juga diubah dari UU 10/1997 menjadi berbunyi:
Ayat (1): "Inspeksi terhadap instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan radiasi pengion dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat."

Perubahan terakhir ialah di pasal 25 ayat (1) menjadi berbunyi:
Ayat (1): "Pemerintah Pusat menyediakan tempat penyimpanan lestari limbah radioaktif tingkat tinggi."