Ada Revisi UU Nuklir di Omnibus Law Cipta Kerja, Apa Isinya?

Dalam UU sebelumnya, tak ada penekanan pemerintah pusat dalam pasal 2 itu, tetapi hanyalah 'pemerintah'. Namun, di UU Cipta Kerja pemerintah menambahkan pasal 2A yang menekankan perizinan berusaha adalah wewenang pemerintah pusat.

Lalu, revisi UU 10/997 juga terjadi di pasal 4. Sama dengan pasal 2, perubahan yang dilakukan pemerintah ialah menambahkan kata pusat untuk penekanan pemerintah pusat. Berikut bunyi pasal 4-paragraf 6 di UU Cipta Kerja:

Ayat (1): Pemerintah Pusat membentuk Badan Pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.

Revisi juga dilakukan di pasal 9 UU 10/1997. Dalam UU Cipta Kerja, tepatnya di pasal 9 ayat (1), ditekankan bahan galian nuklir dikuasai oleh negara. Sementara, di UU 10/1997 berbunyi: "Penyelidikan umum, eksplorasi, dan eksploitasi bahan galian nuklir hanya dilaksanakan oleh Badan Pelaksana."

Di pasal 9 ayat (2) juga terjadi revisi menjadi: "Pemerintah Pusat menetapkan wilayah usaha pertambangan Bahan Galian Nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.". Sementara,pasal 9 ayat (2) UU 10/1997 hanya berbunyi: "Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, koperasi, badan swasta dan/atau badan lain."

Lalu, pemerintah menambahkan 1 ayat di pasal 9, yakni ayat (3) yang berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan galian nuklir diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, pemerintah menambahkan pasal 9A yang mengatur ketentuan pemerintah menetapkan badan usaha untuk kegiatan pertambangan Bahan Galian Nuklir. Kedua, kegiatan pertambangan dapat dilakukan oleh BUMN yang bekerja sama dengan badan swasta. Ketiga, dan isaja wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Keempat, pertambangan bahan galian nuklir termasuk pertambangan yang menghasilkan mineral ikutan radioaktif.

Kelima, Badan usaha terkait pertambangan mineral dan batubara yang menghasilkan mineral radioaktif wajib memiliki Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat. Keenam, perseorangan atau korporasi yang menemukan mineral ikutan radioaktif wajib mengalihkan negara atau BUMN sesuai ketentuan Peraturan Perundangan selama pandemi.

Lanjut ke halaman berikutnya