BPH Migas Ingatkan ASDP Merak Pasang Flow Meter Digital Sesuai Target

Inkana Putri - detikFinance
Kamis, 31 Des 2020 12:26 WIB
BPH Migas
Foto: BPH Migas
Jakarta -

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa bersama Tim Satuan Tugas Natal dan Tahun Baru (Satgas Nataru) menemukan pelanggaran penerapan program IT di lokasi pengisian BBM Solar Subsidi Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten.

Dalam kesempatan tersebut, Ifan sapaan akrab Fanshurullah, mendapati baru dua lokasi pengisian yang menggunakan flow meter digital berbasis aplikasi. Sementara lima lokasi pengisian lainnya masih melakukannya secara manual, yakni dari tangki dan menggunakan handy talky (HT).

"Lima lokasi yang hanya menyalurkan BBM subsidi dengan HT sudah pasti rawan penyalahgunaan BBM karena setiap saat mobil jenis apa pun bisa masuk keluar ke lokasi tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/12/2020).

Hal tersebut ia sampaikan saat pengawasan mendadak di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Rabu (30/12).

Terkait hal ini, Ifan menyampaikan langsung kepada General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Merak, Hasan Lessy untuk segera memasang flow meter digital di lima lokasi pengisian BBM tersebut dalam waktu tiga bulan ke depan.

Pasalnya, sejak tahun lalu Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi telah berkomitmen untuk menerapkan flowmeter digital di seluruh pelabuhan penyeberangan yang dikelola PT ASDP. Dalam hal ini, Pelabuhan Merak telah ditetapkan sebagai pelabuhan percontohan.

Berdasarkan pengawasan BPH Migas sejak Maret 2020, hanya dua lokasi pengisian di Pelabuhan Merak yang dilengkapi flow meter digital. Artinya selama sembilan bulan terakhir tidak ada progres penambahan flow meter digital di pelabuhan percontohan tersebut.

Oleh karena itu, Ifan mengimbau agar PT ASDP segera memasang flow meter digital di semua pelabuhannya. Pihaknya juga menegaskan akan mempertimbangkan untuk mengurangi kuota BBM Bersubsidi pada triwulan selanjutnya, jika flowmeter digital belum juga terpasang.

Adapun pada tahun 2020, BPH Migas telah mengalokasikan kuota BBM Bersubsidi kepada PT ASDP sebanyak 238.369 KL dan sebesar 63.900 KL untuk triwulan I tahun 2021.

"Sanksi ini penting karena kondisi keuangan negara sedang sulit, bahkan defisit anggaran mencapai Rp 800 triliun lebih. Jangan sampai uang APBN untuk subsidi disalahgunakan dan tidak tepat sasaran," tegasnya.

Lebih lanjut Ifan menyampaikan ancaman sanksi tegas tersebut diberikan karena terdapat 40 kapal yang menggunakan BBM Solar Subsidi yang dikelola PT ASDP di rute Pelabuhan Merak-Bakauheni. Namun dari 40 kapal tersebut, hanya 8 kapal yang dimiliki langsung oleh PT ASDP sebagai BUMN. Sementara itu 32 kapal lainnya merupakan milik swasta yang dikoordinasikan oleh PT ASDP dengan izin dari Kementerian Perhubungan.

Ia juga mengatakan sudah seharusnya pemerintah membuat kebijakan untuk mendorong konversi penggunaan LNG (liquid natural gas) untuk transportasi laut dan kereta api. Selain lebih murah, LNG juga aman bersih, dan cadangan gasnya berlimpah di dalam negeri. Hal ini tentunya dapat menekan penggunaan BBM Solar Subsidi yang jumlahnya mencapai sekitar 1 milyar liter.

Sebagai informasi, dalam kesempatan tersebut, Ifan beserta tim Satgas juga menemukan adanya valve dan peralatan untuk kapal dengan status kalibrasi terakhirnya pada 2016. Hal ini tentu melanggar ketentuan metrologi yang mewajibkan pengukuran kalibrasi dilakukan setiap satu tahun sekali.

(mul/mpr)