Pemerintah menargetkan bauran energi baru terbarukan (EBT) 23% di tahun 2025. Sejumlah upaya perlu dilakukan untuk mengejar target tersebut.
"Tentang perkembangan EBT sampai 2025 amanah RPJMN kita mencapai bauran energi 23% dan ditetapkan 2020 kita harus mencapai 13%, namun akhir Desember 2020 ternyata dilaporkan bauran 11,5%," kata Anggota Komisi VII Fraksi PKB Ratna Juwita Sari, Selasa (19/1/2021).
"Ini kendala apa sih yang dihadapi kementerian khususnya Dirjen EBTKE sehingga target tersebut tidak terpenuhi, kalau sudah bisa dipetakan kendalanya, kira-kira support apa yang dibutuhkan supaya ke depan utamanya 2021 target EBT bisa kita capai," ujarnya.
Direktur Eksekutif Institute Essential Services and Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai Kementerian ESDM dan kementerian terkait cukup mendukung pertumbuhan pembangkit EBT. Namun, menurutnya, pemerintah perlu mendorong kebijakan yang lebih pasti.
"Niat baik itu belum tercermin dalam produk kebijakan. Mungkin ini masalah waktu. Saya lihat ada komitmen, tapi belum terjemahkan menjadi kebijakan yang bisa dilihat masyarakat dan menjadi acuan bagi pelaku usaha untuk investasi," kata Fabby.
Niat baik pemerintah mengembangkan EBT akan diuji dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030. Sebab, rencana target pertumbuhan listrik dipangkas dari 6,4% menjadi 4,9% per tahun. Pembangunan pembangkit baru akan dipangkas 15,5 gigawatt. Dia menuturkan, sebaiknya EBT tidak dipangkas atau dikurangi.
"Kalau sesuai target RUEN sampai 2025 ada tambahan 10 gigawatt EBT. Kalau mengacu hitungan tersebut, EBT harus dibangun 1,5-2,5 gigawatt setiap tahun. Menurutnya saya EBT seharusnya diprioritaskan, bukan dikurangi," tegas Fabby.
Fabby menjelaskan, investasi awal untuk membangun pembangkit EBT memang mahal tetapi biaya operasional dan perawatan lebih murah dibandingkan pembangkit energi termal. Karena itu, dalam jangka panjang harga EBT bisa lebih murah.
"EBT seharusnya mendapat kemudahan, tapi kenyataannya tidak. Subsidi ke EBT tidak ada," ujar Fabby.
(acd/ara)
