Masyarakat dibikin geger dengan kabar dipecatnya salah satu pejabat di PT Pertamina (Persero) langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kabar itu pertama kali keluar dari mulut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada Selasa (9/3) lalu.
Tapi tahukah kamu, siapa pejabat yang dipecat Jokowi tersebut dan apa penyebabnya? Nah, simak berita di bawah ini, agar paham akar masalahnya ya.
1. Pejabat Pertamina yang Dipecat Jokowi
Pada saat kabar itu dibeberkan Luhut, belum jelas siapa pejabat yang dimaksud demikian pula dengan waktu pemecatan dan siapa penggantinya. Hingga saat ini pun sebenarnya belum ada konfirmasi resmi dari tubuh Pertamina sendiri. Namun, dari sumber yang enggan disebutkan namanya, sosok yang dimaksud adalah Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
detikcom pun masih berusaha mengkonfirmasi informasi tersebut, namun belum ada pihak terkait yang berhasil dihubungi atau memberi komentar.
2. TKDN Jadi Penyebab Pemecatan
Menurut Luhut, penyebab dipecatnya pejabat BUMN migas tersebut terkait permasalahan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pemerintah memang tengah mendorong kenaikan TKDN untuk menekan impor dan menjaga neraca perdagangan.
Masalahnya, menurut Luhut, masih banyak perusahaan besar yang enggan menggunakan barang-barang produksi dalam negeri dan memilih pakai barang impor. Padahal barang-barang yang diimpor tadi sudah ada di dalam negeri, sudah banyak diproduksi di Indonesia.
Salah satu contohnya adalah pipa. Luhut mengatakan BUMN sekelas Pertamina saja masih mengimpor pipa, padahal sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Dia pun mengaku cukup kesal, sampai-sampai menyebut Pertamina ngawur.
"Pipa ini ramai juga sama beliau (dibahas Presiden Joko Widodo). Pertamina ngawurnya minta ampun itu, masih impor pipa padahal sudah bisa dibuat di Indonesia, bagaimana itu? Kecintaan kita dari idealisme itu masih kurang," kata Luhut dalam Rakernas BPPT 2021 yang disiarkan YouTube, Selasa (9/3/2021).
Selain impor pipa, Luhut juga menyoroti impor aspal. Menurutnya, meski ada pasokan aspal Buton yang melimpah, masih saja ada aspal diimpor.
"Kami bicara aspal misalnya, kita ngapain pak impor aspal? Terbesar aspal kita di Buton. Presiden katanya setuju, kita gas aja pak," ujar Luhut.
3. Alasan TKDN Jadi Perhatian Pemerintah
Alasan utama Jokowi bisa sampai mengambil keputusan ekstrem tersebut karena, pemerintah punya target TKDN yang harus dipenuhi setiap periodenya. Pertamina jadi salah satu perusahaan migas yang terikat dengan target tersebut.
Sebab, memang ada aturan yang mewajibkan Pertamina dan perusahaan hulu migas lainnya memenuhi target tersebut. Beleid yang dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Pada pasal 4 aturan tersebut sudah ditulis jelas amanatnya bahwa setiap kontraktor, produsen dalam negeri, dan penyedia barang dan/atau jasa yang melakukan pengadaan barang dan/atau jasa pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, wajib menggunakan, memaksimalkan dan memberdayakan barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri yang memenuhi jumlah, kualitas, waktu penyerahan dan harga sesuai dengan ketentuan dalam pengadaan barang dan/atau jasa.
Adapun untuk target-target TKDN nya pun sudah dirinci jelas dalam Permen tersebut. Khusus untuk target pipa pada 2021-2025 adalah sebagai berikut:
Pipa Pemboran (OCTG):
a. High Grade 55% TKDN
b. Low Grade 40% TKDN
Pipa Penyalur (line pipe):
a. Spiral/SAW 80% TKDN
b. ERW 80% TKDN. Seamless Pipe 50% TKDN
Jadi sekarang sudah tahu kan alasan Jokowi pecat pejabat Pertamina?
Simak juga video 'Luhut: Pertamina Ngawur, Ada Pejabat yang Dicopot Presiden Langsung':