Jakarta -
Mayoritas saham PT Freeport Indonesia (PTFI) telah berhasil dikuasai di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Setidaknya, butuh waktu 3,5 tahun untuk merebut kembali 51% saham PTFI ke pangkuan Ibu Pertiwi.
Pengambilalihan ini menjadi sejarah tersendiri bagi Indonesia. Bagaimana tidak, Freeport sendiri telah puluhan tahun berdiri di atas bumi Papua.
Menengok ke belakang, Freeport mendapat kontrak karya (KK) di tahun 1967. Perusahaan tersebut mendapat KK pertamanya tak lama setelah Presiden Soeharto memimpin, menggantikan Presiden Soekarno.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di era Soeharto, keran investasi di buka selebar-lebarnya. Penandatangan KK pertama itu merupakan salah satu pioner pertama penanaman modal asing (PMA) untuk jangka waktu 30 tahun.
Pada tahun 1972, Freeport mulai produksi penambangan dan pengolahan bijih. Pengapalan konsentrat pun dilakukan tahun berikutnya. Kemudian, tahun 1988 Freeport menemukan cadangan Grasberg.
Cadangan Grasberg kerap disebut-sebut sebagai harta karun Indonesia. PTFI sendiri telah mengeruk cadangan emas dan tembaga Grasberg Papua sejak tahun 1991. Dalam pemberitaan detikcom 20 Maret 2017 disebutkan, dari total cadangan mineral di Tambang Grasbeg yang mencapai 3,8 miliar ton, sebanyak 1,7 miliar ton telah diambil Freeport saat itu. Jumlah cadangan emas dan tembaga yang tersisa kala itu sekitar 2,1 miliar ton.
"Sampai hari ini, Freeport sudah menambang 1,7 miliar ton. Yang tersisa sampai 2041 adalah 2,1 miliar ton," ungkap SVP Geo Engineering PT Freeport Indonesia, Wahyu Sunyoto, dalam diskusi Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), di Hotel Bidakara, Jakarta.
Kembali ke masalah KK. Belum selesai masa KK pertama, KK jilid kedua diteken pada tahun 1991. KK kedua tersebut merupakan KK pembaharuan dengan jangka waktu 30 tahun dengan hak perpanjangan sampai dengan 2x10 tahun.
Sebenarnya, KK ini sudah mengatur divestasai saham 51%. Namun, proses divestasi tak kunjung jalan. Pemerintahan pun silih berganti hingga Jokowi memimpin.
Di era Jokowi keseriusan mengakuisisi Freeport tampak. Pada 27 Agustus 2017, para menteri Jokowi saat itu mengumumkan kesepakatan terkait hasil negosiasi dengan Freeport. Mereka ialah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Dalam pengumuman tersebut, dipaparkan tiga kesepakatan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dan Freeport antara lain:
- Freeport Indonesia sepakat untuk melakukan divestasi 51% saham kepada pihak Indonesia
- Freeport Indonesia berkomitmen membangun smelter dalam 5 tahun sampai Januari 2022, atau 5 tahun sejak Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) keluar.
- Freeport Indonesia sepakat menjaga besaran penerimaan negara sehingga lebih baik dibanding rezim Kontrak Karya (KK)
"Presiden menyetujui berdasarkan UU Minerba ada perpanjangan maksimum 2 x 10 tahun yang persyaratannya ditulis dalam IUPK. Perpanjangan bisa diajukan sejak sekarang. Kalau dipenuhi bisa diperpanjang. Hasil perundingan sesuai instruksi Presiden untuk mengedepankan kepentingan nasional namun tetap menjaga iklim investasi," tutur Jonan dalam pengumuman hasil kesepakatan di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8/2017).
Sri Mulyani dalam kesempatan itu mengatakan, ketiga kesepakatan tersebut juga merupakan arahan dari Presiden Jokowi dan tidak mudah untuk diselesaikan.
"Pemerintah akan mendorong lebih keras lagi supaya bisa disepakati lebih cepat," tegas Sri Mulyani.
"Kami optimis bisa menuangkan ini dalam waktu dekat. Perundingan ini tidak mudah, Presiden sangat tegas menjaga kepentingan Indonesia. Dengan 3 hal itu maka perpanjangan izin operasi bisa diberikan kepada Freeport Indonesia," imbuh Sri Mulyani.
Kemudian, kesepakatan itu ditindaklanjuti dengan Head of Agreement (HoA) dengan PTFI dalam rangka pengambilalihan saham. Acara penandatanganan tersebut menjadi tanda bahwa telah tercapai proses pengambilalihan saham Freeport Indonesia hingga 51%.
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin dan CEO Freeport Mcmoran Ricard Adkerson.
"Dengan ditandatanganinya HoA yang baru saja disaksikan maka telah dicapai proses divestasi, sebagai mana tandatangan HoA yang baru saja dilakukan Inalum dengan Freeport Mcmoran," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2018).
Singkat cerita, setelah serangkaian proses, pada 21 Desember 2018 di Istana Merdeka, Jakarta, Jokowi mengumumkan jika Inalum telah resmi membeli sebagian saham PTFI. Dengan Begitu, saham Indonesia atas PTFI naik dari 9% menjadi 51%.
Hadir dalam pengumuman saat itu, Menteri ESDM Igansius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin, CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson.
"Saya baru saja menerima laporan dari seluruh menteri terkait, dari Dirut Inalum dan dari CEO dan dirut PT Freeport McMoRan, disampaikan bahwa saham PT Freeport sudah 51,2% sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar," ujar Jokowi.
.webp)
