Ketua DPD RI Ungkap 4 Alasan Rendahnya Ketahanan Energi di Indonesia

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan soal pentingnya energi bagi kemajuan bangsa. Bahkan, ia menyebut ketahanan energi merupakan salah satu faktor penting bagi ketahanan nasional.

"Energi memegang peranan penting bagi kemajuan perekonomian suatu bangsa. Energi adalah jantung yang memompa denyut nadi perekonomian. Berbagai hasil pembangunan menjadi tidak optimal tanpa ketersediaan energi yang mencukupi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (14/6/2021).

Dalam FGD 'Ketahanan Energi Nasional Dalam Mendukung Industrialisasi Pulau Kalimantan' di IAIN Pontianak, Kalimantan Barat hari ini, LaNyalla menjelaskan saat ini Indonesia termasuk negara rawan dalam ketahanan energi.

Pasalnya, cadangan bahan bakar minyak Indonesia rata-rata hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri selama 20 hari. Adapun angka ini masih jauh di bawah cadangan minyak Singapura yang mencapai 120 hari atau Jepang yang mencapai 107 hari.

"Padahal kedua negara itu tidak memiliki deposit minyak bumi," ucapnya.

Mantan Ketua Umum PSSI ini pun mengatakan terdapat empat faktor penyebab Indonesia memiliki ketahanan energi yang lebih rentan dari negara-negara konsumen. Padahal, Indonesia memiliki cadangan minyak bumi. Pertama, rendahnya ketahanan energi disebabkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih rendah.

"Penguasaan teknologi eksplorasi dan eksploitasi migas Indonesia masih belum memadai saat ini. Faktanya adalah hampir semua kontraktor-kontraktor migas menggunakan teknologi asing. Struktur ekonomi Indonesia masih lemah karena mengandalkan komoditas sumber daya alam. Padahal, kekayaan yang sesungguhnya bagi sebuah bangsa adalah terletak pada kualitas sumber daya manusia," imbuhnya.

Terkait hal ini, LaNyalla pun mencontohkan Inggris, Amerika Serikat, Jerman dan Perancis yang menjadi negara terkemuka karena menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, Jepang, Taiwan, Korea, China, Malaysia dan Singapura yang bangkit karena telah menguasai iptek terlebih dulu.

Oleh karena itu, LaNyalla mengimbau agar seluruh pihak bersama-sama memajukan sumber daya manusia, termasuk di Kalimantan Barat. "Makanya, jika Kalimantan Barat ingin maju maka mari kita desain kemajuan itu dengan mengandalkan kualitas sumber daya manusia," ungkapnya.

Kedua, menurut LaNyalla, Indonesia masih rentan ketahanan energi karena pembagian hasil sektor pertambangan migas yang belum adil. Saat ini, di Indonesia beroperasi beberapa kontraktor minyak asing yang menguasai sekitar 65% atau 329 blok migas. Sementara perusahaan nasional hanya menguasai 24,27% dan selebihnya adalah campuran antara perusahaan asing dan nasional.

"Para kontraktor asing hanya wajib menyetor 25% dari hasil produksi mereka untuk kebutuhan domestik. Kondisi ini jelas merugikan Indonesia sebagai pemilik cadangan migas," paparnya.

Ketiga, permintaan energi Indonesia masih tinggi, terutama energi final yang hingga tahun 2050 masih akan didominasi oleh sektor industri dan transportasi seperti tahun 2019. LaNyalla menjelaskan proyeksi permintaan di sektor industri sejalan dengan proyeksi pertumbuhan industri pada 'Visi Indonesia 2045'. Sedangkan, permintaan energi di sektor transportasi dipengaruhi oleh pertumbuhan kendaraan bermotor.

Pada tahun 2050, menurut LaNyalla, sektor industri akan lebih mendominasi dibandingkan sektor lainnya. Dengan demikian, pangsa sektor industri menjadi 42% pada skenario bisnis normal, 40% pada skenario Pembangunan Berkelanjutan dan 37% pada skenario Rendah Karbon.

"Oleh karena itu, setuju dengan analisa beberapa pakar ekonomi energi, jika Indonesia bisa memakai energi yang lebih murah sebagai pengganti BBM, maka dapat dihemat minimal Rp 100 triliun," katanya.

Keempat, komitmen Indonesia untuk mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) masih belum optimal sehingga membuat ketahanan energi nasional semakin rentan. Padahal, kata LaNyalla, Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber EBT, namun pengembangannya masih terkesan sporadis dan tergantung kepada kepentingan politik.

"Perlu upaya sungguh-sungguh dan sistematis untuk memperbaiki keadaan ini. Agar Indonesia mempunyai ketahanan energi yang bagus," lanjutnya.

Untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia, LaNyalla menyarankan adanya penggunaan semua energi alternatif yang layak dan terbukti, seperti energi geothermal dan hidro. "Sementara energi surya, angin dan gelombang laut yang memiliki potensi besar juga harus mulai dieksploitasi," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, bersama Rektor IAIN Pontianak Syarif, LaNyalla juga membahas alih status Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Ia mengimbau pihak IAIN Pontianak agar dapat menyelesaikan proses persyaratan.

"Silakan diajukan ke kami. Di Kalbar ada Bu Erlina di Komite III, nanti saya akan berjuang untuk disampaikan ke presiden. Asal lengkap dan siap (persyaratan), Insya Allah. Kemarin kita ajukan 9 IAIN menjadi UIN, 6 sudah keluar, yang 3 sedang dalam proses karena ada persyaratan yang perlu diperbaiki," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam acara ini turut hadir Anggota Komite III DPD RI Maya Rumantir, Ketua BKSP DPD RI Gusti Farid Hasan Aman, serta tiga senator Dapil Kalbar yakni, Erlinawati, Maria Goreti, dan Sukiryanto.

Hadir pula Rektor IAIN Pontianak Syari, Gubernur Kalbar Sutarmidji Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Asep Safrudin dan Kasdam XII/Tanjungpura, Brigjen TNI Jaka Budhi Utama, Peneliti Ahli Utama BATAN, Yohannes Sardjono dan Rektor Universitas Tanjung Pura Garuda Wiko.