Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau beken disapa Ahok membeberkan penghapusan fasilitas kartu kredit bagi pejabat Pertamina. Hal ini menuai kritik dari anggota DPR.
Salah satunya anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid. Menurutnya, mengurus kartu kredit adalah pekerjaan yang terlalu kecil bagi seorang Ahok.
Nusron yang pernah menjadi Ketua Tim Sukses Ahok di Pilkada DKI Jakarta menyarankan Ahok jangan terlalu mengurusi hal-hal kecil yang bersifat remeh temeh. Dia mengingatkan masih banyak PR bagi Ahok yang menjadi pengawas kerja direksi Pertamina, mulai dari potensi korupsi proyek hingga mafia migas.
"Please, kembalilah ke Ahok yang berpikir makro. Jangan ecek-ecek soal kartu kredit direksi diurus. Bongkar saja mega korupsi proyek atau mafia migas yang menggurita, yang membuat harga BBM kita mahal dan Pertamina kurang efisien," ungkap Nusron dalam keterangannya, Rabu (16/6/2021).
"Ada yang aneh dengan sikap Ahok karena biasanya selalu berpikir makro, luas, holistik dan tidak parsial, serta memudahkan untuk mencari terobosan agar perusahaan lincah meng-handle masalah. Tapi kali ini lain," katanya.
Nusron juga menilai pernyataan Ahok soal tentang limit kartu kredit perusahaan mencapai Rp 30 miliar tidak masuk akal, apalagi ada rencana untuk menghapusnya. Nusron menilai kartu kredit tersebut substansinya dipakai untuk memudahkan para direksi
Misalnya ketika bertemu dengan stakeholder dan klien. Jumlahnya pun, kata Nusron, pasti terbatas dan semua penggunaannya dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
"Tidak asal pakai. Lagian juga tidak semua plafon itu dihabiskan oleh direksi. Jadi angkanya tidak valid," ungkap Nusron.
Nusron meminta Ahok kembali menjadi sosok yang berpikir dengan terobosan besar dan strategis untuk kemajuan Pertamina. Seperti halnya saat memimpin Jakarta dengan banyak terobosan.
(hal/hns)