Bagaimana Pelaku Usaha Bantu Pemerintah Atasi Krisis Iklim

Tim detikcom - detikFinance
Jumat, 22 Okt 2021 16:59 WIB
Sejumlah aktivis gelar aksi peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Patung Kuda, Jakarta. Mereka membawa beragam poster berisi aspirasi terkait krisis iklim.
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Krisis iklim tengah jadi pembicaraan hangat yang disebut-sebut jadi salah satu tantangan baru bagi ekonomi dunia pasca pandemi. Ancaman tersebut juga terasa hingga ke Indonesia. Dibutuhkan peran nyata berbagai pihak agar ancaman krisis iklim ini bisa diatasi bahkan diantisipasi.

Merespons hal tersebut, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) mengungkap akan menjadi bagian dari delegasi Indonesia pada Conference of Parties (COP) 26 di Glasgow, United Kingdom (UK) yang akan digelar tanggal 31 Oktober hingga 12 November 2021 mendatang.

COP diketahui merupakan forum tingkat tinggi tahunan bagi 197 negara untuk membicarakan perubahan iklim serta langkah negara-negara di dunia untuk menanggulanginya. Keikutsertaan KADIN dalam kegiatan tersebut menjadi tonggak komitmen KADIN untuk mengajak seluruh sektor swasta mendukung terlaksananya komitmen Net Zero Emission Indonesia.

Sektor energi, dimana ketenagalistrikan menjadi salah satu bagiannya, menyumbang 34% dari total emisi nasional sehingga dekarbonisasi sektor energi merupakan bagian penting dalam usaha menuju net zero emission.

Muhammad Yusrizki yang menjabat sebagai Ketua Komite Tetap KADIN untuk Energi Baru dan Terbarukan (EBT) mengemukakan, di dalam sektor ketenagalistrikan, PLN memainkan peranan yang penting sebagai penggerak utama sektor ini di Indonesia. Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 - 2030 memberikan sinyal positif bagi industri EBT dimana penambahan kapasitas pembangkitan dari EBT mencapai porsi 51% dari total tambahan kapasitas hingga 10 tahun ke depan.

Menanggapi komitmen dari PLN, KADIN sebagai perwakilan sektor swasta nasional turut mendukung komitmen nasional dan mengambil peran aktif untuk menggerakkan sektor swasta.

"Peran serta pihak swasta dalam rangka dekarbonisasi tidak dapat ditinggalkan, berkaca dari postur ekonomi nasional yang sangat banyak melibatkan pihak swasta," ungkap Yusrizki melalui keterangan tertulisnya, Jumat (22/10/21).

Bersambung ke halaman selanjutnya.