Premium-Pertalite Diganti Pertamax, Pemerintah Perlu Subsidi?

Premium-Pertalite Diganti Pertamax, Pemerintah Perlu Subsidi?

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Minggu, 26 Des 2021 14:15 WIB
PT Pertamina (Persero) menaikan harga dua produk bahan bakar minyak (BBM) non subsidi per 18 September 2021. Dua produk tersebut berupa Pertamax Turbo RON 98 dan Pertamina Dex.
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Pemerintah mesti menyiapkan sejumlah rencana jika memang akan menghapus Premium dan Pertalite. Dengan dihapuskannya kedua BBM tersebut, maka pilihan BBM selanjutnya ialah Pertamax.

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan, jika Pertamax menjadi pilihan maka pemerintah mesti memberikan subsidi. Sehingga, masyarakat tidak merasa berat dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar.

"Pertama saya kira mau tidak mau, agar harga ini tidak memberatkan masyarakat kalau Pertamax yang akan menjadi yang utama, maka pemerintah harus memberikan subsidi," katanya kepada detikcom, Minggu (26/12/2021).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia pun mencontohkan, subsidi ini sebagaimana pada solar. Tentu saja, subsidi ini disesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Sejalan dengan itu, PT Pertamina (Persero) juga terus menyampaikan perkembangan serta melakukan penyesuaian harga bahan bakar.

"Jangan nanti pada saat harganya turun Pertamina nggak mau menurunkan, atau pada saat naik Pertamina tidak menaikkan," katanya.

ADVERTISEMENT

Mamit sendiri berharap, menjadikan Pertamax sebagai yang utama tidak dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, pemerintah mesti melihat kondisi masyarakat apalagi di saat pandemi seperti sekarang.

"Harapan saya tidak dalam waktu dekat ini di-dry-kannya. Kita sambil lihat perekonomian masyarakat seperti apa pasca pandemi ini sehingga ada momen yang pas, kapan memang Pertalite ini kita dry-kan," jelasnya.

Solusi lain ialah membentuk petroleum fund yakni dana pungutan yang ditujukan untuk kepentingan pengembangan di sektor hulu dan hilir, serta untuk kepentingan masyarakat. Dia mengatakan, konsepnya mirip-mirip dengan dana sawit.

"Solusi yang lain yang menurut saya mungkin aja, yang namanya petroleum fund. Mumpung sekarang revisi UU Migas dalam pembahasan, saya kira petroleum fund ini bisa menjadi salah satu opsi, pengembangan ataupun terkait perekonomian masyarakat di sektor hulu dan hilir migas kita," jelasnya.

"Misalnya ada dana yang disisakan ketika harga minyak lagi tinggi sehingga masyarakat tidak terlalu berat nanti, maka petroleum fund bisa dicairkan untuk menambah subsidi kepada masyarakat," lanjutnya.




(acd/zlf)

Hide Ads