Pemerintah akan mengubah skema distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) bersubsidi mulai tahun depan. Hal ini dilakukan karena penyaluran LPG 3 kg atau yang dikenal dengan gas melon banyak salah sasaran.
"Dalam pelaksanaannya, subsidi LPG belum tepat sasaran serta belum efektif dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan, mengingat sekitar 75% dari anggaran subsidi LPG masih dinikmati oleh masyarakat kelas menengah ke atas," kata Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, Ubaidi Socheh Hamidi, kepada detikcom, Rabu (29/12/2021).
Menurutnya, hal itu terjadi karena selama ini distribusi LPG tabung 3 kg bersubsidi masih bersifat terbuka. Makanya, seluruh golongan masyarakat dapat mengakses komoditas bersubsidi tersebut. Padahal LPG 3 kg seharusnya untuk masyarakat miskin dan rentan.
Lebih lanjut, Ubaidi mengatakan pihaknya memastikan akan memperbaiki aspek ketepatan sasaran penerima subsidi LPG. Caranya, dengan mendistribusikannya secara langsung ke target penerima berbasis orang.
"Berdasarkan pembahasan APBN 2022 dengan DPR, pelaksanaan transformasi tersebut direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2022," ungkapnya.
Namun, Ubaidi belum bisa memastikan kapan tepatnya skema ini akan berjalan. Ia hanya berharap skema ini lebih tepat sasaran untuk masyarakat miskin dan rentan. Selain itu, lebih optimal dalam mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan
"Ini dilaksanakan secara bertahap dan berhati-hati, dan tetap mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta pemulihan ekonomi secara nasional. Pemilihan waktu yang tepat sangat menjadi perhatian Pemerintah," tutupnya.
Baca juga: Harga Naik, LPG Nonsubsidi Susah Laku |
Simak Video: Harga LPG Non Subsidi Naik, Warga Mulai Beralih ke Gas Melon 3 Kg
(fdl/fdl)