Sekitar 10 juta pelanggan PLN disebutkan terancam mengalami pemadaman listrik. Itu karena sekitar 10 ribu megawatt (MW) PLTU milik PLN terancam tidak bisa beroperasi karena kurangnya pasokan batu bara.
Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah untuk menghentikan sementara ekspor batu bara demi memenuhi kewajiban pemenuhan suplai domestik atau domestic market obligation (DMO). Pelarangan ekspor itu berlaku dari 1 Januari-31 Januari 2022.
Menteri ESDM Arifin Tasrif pun mengakui bahwa Indonesia terjadi krisis energi. Hal itu disebabkan karena kurangnya pasokan untuk bahan bakar PLTU.
"Jadi memang kita terinformasikan adanya krisis suplai energi primer antara lain LNG dan batu bara. Padahal krisis batu bara ini tuh sudah dimulai dari sejak Agustus lalu, tahun lalu. Waktu itu sudah dilakukan langkah-langkah pengamanan tapi ternyata di akhir tahun ini situasinya bukan membaik, kecenderungan terulang kembali," ucapnya usai melakukan sidak di kantor pusat PLN, Jakarta, Selasa (4/1/2022).
Arif pun buka-bukaan mengenai biang kerok terjadinya krisis energi ini. Ternyata ada banyak perusahaan produsen batu bara yang tidak memenuhi kewajiban DMO-nya. Meskipun ada juga yang disiplin.
"Kita lagi inventarisasi, ya cukup banyak. Ya banyak yang tidak disiplin, tapi banyak yang disiplin. Dan mereka ini yang menolong karena kapal-kapal, sebenarnya mereka sudah terlepas dari kewajiban DMO karena sudah bisa 100% tetapi karena kekurangan kapalnya kita alihkan dulu dan mereka rela," terangnya.
Sementara seretnya pasokan batu bara yang terjadi di akhir tahun ini menurut Arifin juga disebabkan karena harga batu bara internasional yang tinggi. Mereka cenderung banyak mengekspor pasokannya.
"Ini kita akan mendisiplinkan produsen yang harus mengikuti aturan pasokan untuk keperluan pasar domestik. Ini kita sudah punya daftarnya," tambahnya.
Arif memastikan, bahwa produsen batu bara sudah komitmen untuk meningkatkan DMO-nya sementara waktu. Mereka berkomitmen untuk mengalokasikan sekitar 6,2-6,3 juta ton batu bara untuk kebutuhan dalam negeri.
"Biasanya per bulan konsumsi PLN itu berkisar antara 10-11 juta ton, yang 6 juta ini tambahan untuk mengatasi krisis," tuturnya.
Berdasarkan rencana kerja anggaran tahunan dari Kementerian ESDM rencana produksi tahunan mencapai 660 juta ton. Sementara realisasi produksinya sudah mencapai 650 juta ton.
"Dan itu 25% itu alokasi untuk DMO. Jadi kalau 25% untuk DMO berarti alokasi domestik 165 juta ton. Penyerapan kalau khusus listrik umum itu umumnya 80% dari 165 juta ton jadi kira kira 120 juta ton," ucapnya.
Kebijakan ini tentu akan berpengaruh kepada saham-saham dari emiten batu bara. Baca di halaman berikutnya.
(das/eds)