Pengamat energi Marwan Batubara mengatakan agar subsidi lebih tepat sasaran lebih baik langsung diberikan kepada yang berhak. Sementara, BBM tersebut dijual dengan harga keekonomian.
"Harga di lapangan dijual sebagai harga keekonomian. Lalu orang-orang yang memang layak itu dikasih kompensasi atau kartu atau apa itu," katanya kepada detikcom, Rabu (29/6/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan, harga keekonomian yang dimaksud tidak serta merta mengikuti harga minyak dunia. Namun, dengan pendekatan dana stabilisasi.
"Sehingga ada dana yang disiapkan waktu harga murah simpan itu uang, waktu harga naik gunakan itu uang sehingga kenaikan itu tidak memberatkan konsumen," ujarnya.
Sementara, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menilai, lebih baik pengaturan dibuat sederhana sehingga lebih mudah terimplementasi di lapangan.
"Menurut saya kalau memang dibatasi Pertalite tadi maka dibuat saja kriteria yang sederhana," katanya.
Dia mengatakan, kriteria yang sederhana itu seperti hanya kendaraan tertentu yang boleh membeli Pertalite dan solar. Di luar kendaraan tersebut maka harus membeli BBM non subsidi.
"Jadi yang boleh membeli Pertalite adalah sepeda motor dan angkutan orang, umum. Taksi pelat kuning kalau memang memungkinkan, Grab," katanya.
"Untuk solar itu saya kira harus diberikan kriteria sederhana," tambahnya.
(hns/hns)