ADVERTISEMENT

Sri Mulyani Khawatir BBM RI Bocor ke Luar Negeri Gara-gara Kemurahan

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Kamis, 30 Jun 2022 18:45 WIB
Pemerintah menaikkan pajak impor barang konsumsi. Pengumuman kenaikan pajak impor barang konsumsi itu dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (5/9/2018).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Foto: Istimewa/Kementerian Keuangan
Jakarta -

Harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia disebut masih rendah. Hal ini dikhawatirkan bocor sehingga tak sesuai dengan sasaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan distribusi BBM harus benar-benar diatur agar tidak terjadi kebocoran.

"Belum diesel, kita nggak tahu berapa yang bocor, keluar juga. Karena itu barang di market internasional juga ada," kata Sri Mulyani di gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Kamis (30/6/2022).

Sri Mulyani mengatakan PT Pertamina (Persero) harus membenahi komunikasi agar masyarakat paham dengan rencana penyaluran BBM. Pemerintah juga berupaya menghitung dampak keseluruhan seperti ekonomi, sosial, politik, dan kemiskinan. "Nanti akan dicari mana yang terbaik," jelas dia.

Saat ini untuk mengatasi gejolak harga energi, pemerintah menggelontorkan subsidi Rp 520 triliun. Angka ini naik dibanding perkiraan sebelumnya.

Sri Mulyani mengungkapkan jika menggunakan skema subsidi barang maka yang mengonsumsi lebih banyak orang kaya dibandingkan kelompok yang tidak mampu. Jika mau berubah maka harus berhati-hati, terlebih lagi ancaman inflasi bisa menggerus daya beli masyarakat dan ketahanan APBN.

Selanjutnya, dia menyebutkan tambahan anggaran menjadi Rp 520 triliun cukup memadai untuk subsidi energi.

"Harga minyak naik turun dan membahas dengan Banggar dengan asumsi US$ 100 per barel, harga minyak sekarang US$ 120. Jadi pada kuartal di akhir tahun BPKP akan melakukan audit, jadi nanti lebih atau kurang anggarannya masuk ke 2023," jelas dia.

Memang saat ini harga minyak dunia sedang tinggi. Pemerintah bersama DPR membahas intensif untuk fleksibilitas dan respons.

"Kami dengan DPR sepakat untuk itu, karena tidak ada yang betul-betul bisa diprediksi. Gejolaknya adalah geopolitik tadi," jelas dia.

(kil/ara)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT