Lampu Kuning Subsidi BBM, Utang Negara Sudah Tembus Rp 7.000 T!

Menurut Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan bisa jadi subsidi energi berkontribusi pada kenaikan utang pemerintah. Pasalnya, kenaikan harga komoditas energi saat ini sedang tinggi-tingginya. Bila penerimaan negara tak cukup membendung subsidi energi, utang jadi solusi satu-satunya.

"Apakah ada kaitannya? Pasti ada korelasi dan hubungannya lah, semakin tinggi subsidi kan beban belanha makin meningkat. Kalau pendapatan negara dari pajak dan dari pendapatan penerimaan lain ya satu satunya solusi mau tak mau terbitkan utang," ungkap Mamit kepada detikcom.

Mamit menilai peningkatan penerimaan pendapatan negara dari pajak dan booming harga komoditas pun tak mampu membendung kenaikan subsidi energi. Maka dari itu utang bisa saja jadi alternatif pembiayaan subsidi.

"Kalau saya lihat penerimaan meningkat ya benar, cuma beban subsidi kan meningkat lebih besar dari penerimaan sektor energi, misalnya dari sektor migas lifting aja terus turun maka PNBP tak akan tinggi. Mungkin bisa ditopang komoditas lain misanya batu bara cuma ya tetap aja nggak signifikan menurut saya," ungkap Mamit.

Melihat fakta-fakta tersebut menurutnya subsidi, khususunya pada sektor energi harus dibuat sangat selektif. Bukan dikurangi jumlahnya, namun harus dikendalikan penerimanya.

Sejauh ini pun pemerintah sudah mulai mencoba melakukan hal tersebut. Nah, kalau subsidi sudah tepat sasaran baru lah pemerintah bisa mengurangi jumlah besaran subsidi yang diberikan.

"Mulai saat ini pemerintah kan sudah mulai melakukan pembatasan subsidi. Saya kira ini akan sangat berpengaruh sekali makanya pemerintah berupaya untuk melakukan pembatasan dengan aplikasi. Harus daftar dulu untuk beli Pertalite dan LPG, kedua juga terus untuk golongan listrik rumah tangga kelas atas juga ada tarrif adjustment," papar Mamit.

"Pengelolaan subsidi juga akan diubah dari barang jadi orang, jadi ini caranya untuk menekan laju subsidi ini kalau tidak ya keuangan dan utang bisa jebol ya," lanjutnya.