Bahan Bakar Minyak (BBM) mengalami kenaikan di beberapa negara. Sebelum pandemi, harga minyak mentah berada di kisaran US$ 60 per barel. Sekarang, harganya melonjak jadi US$ 110-120 per barel.
Indonesia sendiri masih menahan harga BBM karena disubsidi oleh APBN. Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), upaya pemerintah itu membuat harga BBM di Indonesia lebih murah dibandingkan negara lainnya.
Pertalite saat ini dibanderol Rp 7.650 per liter. Padahal negara lain sudah menyentuh angka Rp 31.000-an per liter untuk Singapura dan Jerman, sementara Thailand Rp 20.878 per liter.
Namun, Jokowi tidak bisa memastikan apakah dana APBN masih kuat memberi subsidi BBM. Menurut Jokowi, jika pemerintah menaikkan harga BBM, mayoritas orang bakal tidak setuju.
Opsi menaikkan harga BBM jadi pro-kontra di masyarakat. Sebagian masyarakat menyatakan setuju harga BBM naik demi mengurangi beban pemerintah. Namun tak jarang masyarakat dapat komentar miring terkait isu ini.
Di sisi lain, mempertahankan harga BBM membuat anggaran subsidi energi membengkak. Imbasnya anggaran belanja negara dalam APBN meningkat drastis.
Subsidi energi turut berkontribusi pada kenaikan utang pemerintah. Indonesia diperkirakan memiliki utang mencapai Rp 7.000 triliun di tahun 2001. Kondisi ini juga tidak mudah karena Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebagai bendahara negara kerap mendapat komentar miring terkait utang pemerintah yang kian bengkak.
Menurut Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan subsidi energi memang berkontribusi pada kenaikan utang pemerintah. Bila penerimaan negara tak cukup membendung subsidi energi maka utang jadi solusi satu-satunya. Melihat fakta-fakta tersebut, Mamit menyebut subsidi energi harus diseleksi dan dikendalikan.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mewanti-wanti pemerintah soal utang yang terus membengkak. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik pengelolaan utang di tahun anggaran 2021. Rasio utang pemerintah terhadap PDB yang sudah mencapai 40% dinilai menjadi sinyal buruk bagi pengelolaan utang pemerintah.
"Fraksi PKS memandang kenaikan rasio utang tahun 2021 jadi sebesar 40,7% ini jadi sinyal buruk bagi pemerintah," kata juru bicara Fraksi PKS Hermanto dalam Rapat Paripurna DPR dengan pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2022, dikutip Jumat (8/7/2022).
Bersambung ke halaman selanjutnya.
