.webp)
Harga minyak sedang tinggi-tingginya belakangan ini. Alhasil kondisi ini mendorong lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) di banyak negara, termasuk Indonesia.
Namun, pemerintah masih menahan harga BBM Pertamina, contohnya Pertalite, dengan mengucurkan subsidi sehingga tidak ikut-ikutan naik. Sementara Pertamax, BBM non subsidi, sempat naik menjadi Rp 12.500/liter namun masih jauh di bawah harga keekonomian.
Sampai kapan pemerintah kuat menahan harga BBM? Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah masih menahan harga BBM demi menjaga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apa yang kita (pemerintah RI) lakukan, kita tambah aja deh subsidi dan kompensasi untuk energi. Ibu bapak sekalian jangka pendek ini adalah bentuk survival kita. Karena kenapa? Karena kita ingin melindungi masyarakat," kata Suahasil dalam sebuah diskusi secara daring, Jumat (8/7/2022).
Sementara itu negara lain juga menyiapkan kebijakan tertentu dagar tetap menjaga kelangsungan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakatnya di tengah lonjakan harga energi. Contohnya Jerman yang berencana menghidupkan lagi pembangkit listrik tenaga batu bara, ketimbang hanya mencari sumber gas baru setelah pasokan terganjal imbas invasi Rusia ke Ukraina.
Contohnya lainnya lagi Amerika Serikat berencana membuka cadangan minyak demi menekan harga BBM. Sedangkan pemerintah menjaga kelancaran pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan cara memberikan subsidi, termasuk BBM
"Kalau Indonesia tambah subsidi dan kompensasi ya itu perlindungan masyarakat. Mnjaga supaya harga tidak terlalu cepat naik, karena kita tahu fenomena yang kita hadapi adalah kenaikan harga. Jangka pendek kita terima, jangka menengah panjang, kita tetap bicara mengenai transition menuju green economy. Dalam konteks itu semua, kita tidak akan melupakan pembangunan jangka menengah panjang kita," jelas Suahasil.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan hingga akhir tahun jumlah subsidi meningkat menjadi Rp 284 triliun. Padahal target belanja subsidi pada APBN di awal tahun sebesar Rp 207 triliun.
Kenaikan paling tinggi terjadi pada anggaran belanja kompensasi BBM dan listrik. Sampai akhir tahun, Sri Mulyani bilang untuk biaya kompensasi energi pemerintah akan mengeluarkan anggaran hingga Rp 293 triliun. Padahal, pada awal tahun anggaran belanja kompensasi pada APBN hanya mencapai Rp 18,5 triliun.
"Subsidi melonjak hingga Rp 284 triliun. Kemudian kompensasi sangat tinggi, meningkat menjadi Rp 293 triliun dari yang tadinya hanya Rp 18 triliun," jelas Sri Mulyani.
