Pemerintah menghentikan operasi puluhan tambang timah ilegal di Laut Belinyu Bangka. Hal ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin bersama Tim Pengawasan Keselamatan, Keamanan Wilayah Laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Operasi puluhan tambang ini ditemukan oleh Dirjen Minerba dan tim pengawasan saat melakukan patroli tambang ilegal mulai dari Senin dini hari di Laut Belinyu hingga Penyusuk Kabupaten Bangka. Patroli yang menggunakan kapal KN Damaru P.214 memastikan ada operasi tambang bijih timah ilegal di perairan tersebut.
"Mulai Minggu (24/7) malam, para penambang ilegal harus menghentikan aktivitasnya," kata Ridwan Djamaluddin usai melakukan patroli tambang ilegal di Laut Belinyu Kabupaten Bangka, dikutip dari Antara Senin (25/7/2022).
Ridwan mengatakan puluhan ponton tambang bijih timah ilegal beroperasi di Laut Belinyu atau ditemukan tanpa izin usaha penambangan (IUP) PT Timah Tbk. Ridwan menegaskan, jika setelah disetop masih beroperasi, pihaknya akan menindak tegas.
"Jika penambang ini masih mengulangi tindakan ilegal tersebut, kami tidak segan-segan untuk bertindak tegas sesuai dengan aturan berlaku," katanya.
Pertambangan itu juga dilakukan di wilayah penangkap ikan nelayan tradisional di daerah itu. Dengan begitu, penambangan bijih timah ilegal merugikan nelayan karena lokasi penambangan ini merupakan wilayah tangkapan ikan nelayan tradisional Pulau Bangka.
"Jangan seperti ini, tidak bagus untuk bapak-bapak dan Negara. Mari kita cari penghidupan yang halal," ujarnya.
Ridwan pun menawarkan, pihaknya siap memfasilitasi para penambang ini jika ingin mengurus perizinan penambangan bijih timah ini.
"Kalau penambang kesulitan mengurus izin, kami bantu dan silakan temui camat untuk mengurus badan usahanya. Setelah punya izin, nanti bekerja sama dengan pemilik IUP, baik PT Timah maupun swasta," tutupnya.
(eds/eds)