Pemerintah mengkaji kembali harga bahan bakar minyak (BBM) imbas lonjakan harga minyak dunia. Banyak hal yang menjadi pertimbangan, termasuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi ke depan.
Demikian kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, Selasa (16/8/2022).
"Pemerintah sekarang dalam status melakukan review terkait kebutuhan akibat dari kenaikan harga BBM baik dari segi volume maupun dari kebijakan selanjutnya. Dari kajian tersebut pemerintah memperhitungkan potensi kenaikan inflasi dan terkait efek terhadap PDB ke depan," kata Airlangga.
Selain itu, bantalan bantuan sosial (bansos) juga sedang dipikirkan. Airlangga menyebut jika ada kenaikan harga BBM maka pemerintah harus menyiapkan bansos kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Apabila ada penyesuaian (harga BBM), kita sedang kalkulasi juga kebutuhan-kebutuhan yang terkait kompensasi dalam berbagai program-program, tentu program-programnya yang sedang berjalan artinya dikaitkan dengan program yang berjalan dalam perlinsos seperti yang kita lakukan pada saat penanganan COVID," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut saat ini pemerintah sedang melakukan kajian bagaimana cara agar bisa menyalurkan BBM subsidi tepat sasaran. Salah satunya adalah calon pengguna Pertalite harus terdaftar di MyPertamina.
"Sehingga kita bisa mencegah kebocoran dan bisa menjamin bahwa BBM subsidi ini bisa diterima oleh yang berhak yang akan mendapatkan subsidi BBM-nya. Upaya yang dilakukan antara lain sekarang sudah mulai dilakukan digitalisasi di SPBU Pertamina dan diharapkan bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat," bebernya.
(aid/hns)