Peneliti INDEF Nailul Huda mengungkapkan saat ini pilihan pemerintah cukup sulit mengingat inflasi sedang tinggi.
Hal ini membuat jika menaikkan harga BBM akan membuat inflasi semakin tidak terkendali. Saat ini inflasi kita sudah mencapai 4,94% dan jika ada kenaikan BBM akan membuat inflasi akan semakin tinggi.
"Bisa mencapai lebih dari 7 persen jika Pertalite dinaikkan. Semua barang akan naik dan transportasi bisa naik semakin tinggi. Tapi jika tidak dinaikkan beban APBN semakin berat," kata dia saat dihubungi, Jumat (19/8/2022).
Dia mengungkapkan langkah paling pas adalah menaikkan harga BBM non Pertalite. Jadi Pertalite masih tetap harganya. Walaupun demikian, pasti akan terjadi pergeseran konsumsi dari Pertamax ke Pertalite, makanya perlu diantisipasi dari sisi penerima manfaat subsidi dan stok.
Dia menyebutkan jika harga Pertalite dinaikkan akan menjadi beban bagi masyarakat dan konsumsi rumah tangga bisa terkontraksi. Berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tengah membaik.
Menurut dia, pemerintah juga bisa juga me-realokasi anggaran tidak produktif pemerintah dan anggaran pertahanan Indonesia yang kita menilai terlalu besar.
Nailul menyampaikan anggaran untuk infrastruktur bisa juga untuk dialihkan ke belanja subsidi maupun bantuan sosial. Misalnya untuk Food Estate, IKN, ataupun KCJB bisa dialihkan ke subsidi.
"Tapi masalahnya apakah pemerintah mau untuk realokasi anggaran tersebut? Tentu tantangan realokasi anggaran ini sangat berat," jelas dia.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengungkapkan jika pemerintah memutuskan untuk menaikkan Pertalite maka sudah berarti kondisi APBN sangat berat.
"Berdasarkan review Presiden cukup memberikan perhatian terhadap daya beli. Mengenai besaran ideal agak sulit ditentukan mengingat ini tergantung obyektif pemerintah," jelas dia.
Menurut dia, ini adalah rencana kenaikan yang tidak ideal dan tujuannya hanya untuk mengurangi beban APBN saja. Kondisi ini bisa berdampak berat untuk masyarakat.
Karena itu pemerintah sebaiknya menaikkan BBM ini secara bertahap agar dampak bisa minimal. "Tapi kalau tujuannya langsung dapat penghematan signifikan langsung tentu lebih baik dari perspektif APBN. Jadi memang tergantung obyektifnya," imbuhnya.
(kil/dna)
