Ekonom UI: Perekonomian Lagi Solid, Sekarang Momentumnya Kenaikan Harga

Reorientasi Subsidi di APBN

Pemerintah telah mengumumkan tambahan anggaran bantalan sosial (bansos) senilai Rp 24,17 triliun, yang salah satunya berupa bantuan langsung tunai (BLT). Presiden Jokowi pun saat ini telah memulai pembagian BLT BBM secara simbolik melalui Kantor Pos Jayapura, Papua, Rabu (31/8).

Jokowi menyebut BLT akan diterima 20,6 juta penerima manfaat. Selain itu, Jokowi menyebut nantinya akan ada BLT untuk 16 juta pekerja. Jokowi berharap bantuan ini dapat membantu masyarakat menghadapi naiknya harga kebutuhan pokok menjadi lebih baik.

"Hari ini kita kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat selama empat bulan, per bulannya diberikan Rp150 ribu, jadi totalnya Rp 600 ribu," jelas Jokowi.

Selain BLT BBM, pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Adapun anggaran yang akan digelontorkan untuk subsidi gaji ini sebesar Rp 9,6 triliun.

Kemudian, ada juga bansos berupa subsidi transportasi daerah. Anggaran ini diambil dari pengalihan 2 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), serta ditujukan bagi pengemudi ojek dan nelayan, hingga perlindungan sosial tambahan lainnya.Besar total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 2,17 triliun.

Kepala Badan Intelijen Negara (KABIN) Jend Pol (Purn) Budi Gunawan menjelaskan skema pemberian bantalan sosial kepada masyarakat tidak mampu masih akan terus berkembang.

"Pemerintah memahami, masyarakat tidak mampu harus menjadi fokus upaya perlindungan sosial di tengah tekanan ekonomi akibat situasi global saat ini," ujar Budi.

Budi menambahkan pemerintah kini sedang melakukan realokasi subsidi di APBN. Salah satunya dengan mengevaluasi besaran subsidi energi yang ditemukan salah sasaran, sebagaimana ditunjukkan data BPS. Langkah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial yang lebih efektif bagi kelompok paling rentan.

"Data analisis intelijen ekonomi menunjukkan situasi global akan memberikan tekanan ekonomi ke seluruh negara. Pemerintah akan mengantisipasi ini melalui desain APBN yang melindungi kelompok rentan secara lebih efektif," katanya.

Sementara itu, cendekiawan Islam dari UIN Syarif Hidayatullah Prof. Azyumardi Azra menjelaskan penyesuaian harga BBM untuk mengurangi beban subsidi energi di APBN memang tidak dapat dihindari. Hal ini penting guna menghindari dampak negatif lebih besar, yaitu krisis dan bangkrutnya APBN, seperti dalam kasus Pemerintah AS, yang berkali-kali 'lockdown' akibat likuiditas keuangan yang terganggu.

Azyumardi menyebutkan keinginan pemerintah menyesuaikan harga BBM sebenarnya dapat dilakukan, namun secara bertahap dan melibatkan berbagai pihak.. Dengan demikian, masyarakat tidak terkejut dan panik.

"Tentu saja kebijakan ini harus mengajak keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk masyarakat sipil, karena ini adalah urusan bersama," pungkasnya.