Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR RI sepakat menambah anggaran subsidi energi pada 2023 sebesar Rp 1,3 triliun. Dengan begitu totalnya menjadi Rp 212 triliun dari sebelumnya Rp 210,7 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran itu belum termasuk anggaran kompensasi energi yang di dalamnya terdapat alokasi untuk Pertalite. Terkait ini akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya.
"Total subsidi energi (di 2023) Rp 212 triliun, naik dari Rp 210,7 triliun atau naik Rp 1,3 triliun," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI terkait Penetapan Postur Sementara RUU APBN 2023 berdasarkan Hasil Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan, Rabu (14/9/2022).
Lebih rinci dijelaskan, penambahan anggaran subsidi energi tahun depan untuk subsidi Jenis BBM Tertentu (minyak tanah dan Solar) dari sebelumnya Rp 20,9 triliun menjadi Rp 21,5 triliun. Penambahan juga diperuntukkan untuk subsidi LPG 3 kg dari Rp 117,4 triliun menjadi Rp 117,8 triliun, dan subsidi listrik dari Rp 72,3 triliun menjadi Rp 72,6 triliun.
"Dalam alokasi ini kita sudah memasukkan cadangan 1 juta KL untuk Solar dan LPG diberikan cadangan 0,5 juta MT.
Dari segi volume, Sri Mulyani menyebut tidak ada perubahan di mana minyak tanah 0,5 juta kiloliter (KL), Solar 17 juta KL dan LPG 3 kg 8 juta metrik ton (MT). Subsidi tetap minyak Solar juga masih Rp 1.000/liter.
"Dalam alokasi ini kita sudah memasukkan cadangan 1 juta KL untuk Solar dan LPG diberikan cadangan 0,5 juta MT," jelasnya.
Penambahan subsidi energi pada 2023 disebut karena adanya perubahan asumsi terhadap nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) dari Rp 14.750 menjadi Rp 14.800, sedangkan asumsi minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) tetap sama yakni US$ 90 per barel.
"Ini murni karena perubahan asumsi makro yang menyangkut kurs, menyebabkan adanya kenaikan alokasi untuk subsidi BBM, LPG 3 kg, dan listrik," tandas Sri Mulyani.
(aid/ara)
