Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebut ada dua penyalahgunaan dalam konsumsi BBM subsidi. Saleh menyebut pertama ada penyalahgunaan yang disengaja.
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengungkapkan penyalahgunaan seperti penimbunan atau pengisian BBM berulang kali tak sesuai dengan ketentuan.
"Seperti ditimbun atau seharusnya mengisi 200 liter per hari tapi diisi berulang kali nah ini masuk ranah pidana dan diproses ke Kepolisian," jelas dia dalam sebuah webinar, Senin (19/9/2022).
Selain itu ada juga penyalahgunaan yang sebenarnya tidak tepat sasaran, contohnya masyarakat yang seharusnya bisa membeli BBM nonsubsidi tapi karena ada harga yang lebih rendah membuat dia memilih yang lebih murah.
"Ini memang kalau sistem distribusi terbuka, semua orang boleh beli dan umumnya orang akan beli yang murah," jelas dia.
Saleh juga mengungkapkan memang pada 2021 konsumsi BBM subsidi tidak berlebihan dan sesuai kuota. "Karena tahun 2021 tidak over, sesuai kuota akibat COVID-19, tapi 2022 ini karena kita menghadapi perbaikan ekonomi jadi pertumbuhannya tinggi sekali," kata dia.
Saleh menjelaskan, pada 2021 kuota BBM subsidi mencapai 15,8 juta kilo liter (KL) dan tahun ini turun menjadi 15,1 juta KL dan tidak cukup untuk konsumsi.
Dia menyebutkan untuk menentukan kebutuhan BBM subsidi, BPH migas berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan badan usaha. "Kita bahas berkali-kali dengan berbagai pertumbangan," jelasnya.
BPH Migas mengimbau kepada masyarakat yang mampu untuk mengonsumsi BBM nonsubsidi. Selain itu pihaknya juga berdiskusi dengan industri otomotif agar lebih ketat dalam memproduksi mobil.
"Misalnya mobil yang seharusnya menggunakan RON lebih tinggi dan tiba tiba mengisi RON lebih rendah akan ada masalah dan dibutuhkan treatment yang berbeda sesuai dengan arahan pabrik mobilnya.
(kil/ara)
