Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, transaksi energi menuju energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia tak bisa disamakan dengan di luar negeri. Menurutnya, perlu diperhatikan harga jual hingga ke masyarakat.
Erick mengatakan, jika terlalu mahal maka masyarakat yang akan menanggungnya.
"Kalau di luar negeri itu, bayar listrik dan BBM lebih mahal, (tidak masalah) asal green (berbasis EBT), (masyarakatnya) tetap beli. Nah kalau di Indonesia itu belum siap. Tingkat kemiskinan dan kesenjangan masih terasa. Itu yang harus kita perhatikan," kata Erick dalam keterangan tertulis, Senin (5/12/2022).
Demikian juga dengan industri dalam negeri, Erick mengatakan, pelaku usaha juga akan menjadi tidak kompetitif jika dibebani harga listrik yang mahal.
"Itulah makanya pemerintah mengambil posisi tahun 2060 (untuk target net zero carbon), bukan 2050. Kementerian BUMN juga mengambil posisi, kita lakukan kesepakatan tetapi tidak menyebabkan (pelaku usaha) mati besok. Kalau besok mematikan, industri kita collapse," ungkap Erick.
Erick menyebutkan bahwa cetak biru penghentian dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas total 15 Giga Watt (GW) terus dilakukan secara bertahap. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki potensi pengembangan EBT, seperti panas bumi yang berpotensi menghasilkan energi sebesar 24 GW. Itu belum termasuk potensi pengembangan EBT dari tenaga angin, air, hingga matahari.
Erick juga bicara mengenai program power wheeling atau penggunaan jaringan tenaga listrik bersama antara PT PLN (Persero) dengan pembangkit swasta (Independent Power Producer/IPP) penghasil listrik EBT. Dia bilang, pasokan listrik dari EBT dapat saja memasok jaringan transmisi yang ada saat ini, setelah kelebihan pasokan energi listrik mulai mereda.
Dengan demikian, program power wheeling tetap menjadi opsi dalam proses transisi EBT ini.
"Ini (power wheeling) adalah transisi, bukan berarti kita berhenti. Jadi ini mempercepat agar saudara - saudara kita yang belum punya listrik bisa teraliri listrik dulu. Dapatkan akses listrik terlebih dahulu, baru EBT. Karena EBT itu lebih mahal. Pelan - pelan kita sinkronisasikan. Yang namanya EBT adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Tetapi yang penting adalah proses transisinya," terang Erick.
Simak Video "Video: Prabowo Jadi Dewan Kehormatan PSSI, Erick Bahas Isu Intervensi Pemerintah"
(acd/zlf)