.webp)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) baru saja mengumumkan larangan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023 mendatang. Ia berharap langkah industriliasasi bauksit ini, pendapatan negara akan meningkat dari yang sebelumnya Rp 21 triliun menjadi sekitar Rp 62 triliun.
"Dan mulai Juni 2023 pemerintah memberlakukan larangan ekspor bijih bauksit. Dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri," katanya seperti dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (21/12/2022).
Jokowi menegaskan, ekspor bahan mentah akan terus dikurangi dan hilirisasi akan terus ditingkatkan. Pemerintah berkomitmen mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Hal itu untuk mendorong peningkatan pembukaan lapangan kerja hingga devisa negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi, hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan," ujarnya.
Sepanjang 2022 ini, dalam era kepemimpinannya, Jokowi telah mengambil langkah penyetopan ekspor untuk beberapa komoditas lainnya. Bahkan, hal ini sampai membuat RI mendapat sorotan tajam dari negara-negara dunia. Berikut detikcom rangkum beberapa larangan ekspor komditas di era kepemimpinan Jokowi.
1. Nikel
Nikel menjadi komoditas pertama yang dilarang aktivitas ekspornya. Larangan ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No 11 Tahun 2019 dan diberlakukan secara resmi per 1 Januari 2020. Atas larangan tersebut, RI mendapat gugatan dari Uni Eropa lewat Organisasi Perdagangan Dunia Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Alasannya, langkah ini dinilai melanggar peraturan perdagangan internasional.
Hingga pada November 2022 kemarin, RI dinyatakan kalah dalam gugatan Uni Eropa tersebut di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) WTO. Atas kekalahan ini, pada 14 Desember kemarin, pemerintah RI telah secara resmi mengajukan banding.
Dalam Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2022 pada 30 November lalu, Jokowi sempat bercerita, ekspor bahan mentah nikel pada tujuh tahun lalu hanya bernilai US$ 1,1 miliar.
"Rp 19-20 triliun setahun karena yang kita ekspor raw material, yang kita ekspor bahan mentah," ujarnya.
Namun, begitu hilirisasi nikel berjalan dengan hadirnya smelter, nilai ekspor melesat. Pada 2021, nilai ekspor mencapai US$ 20,8 miliar.
"Begitu kita memiliki smelter, memiliki industri dan turunannya, 2021 ekspor kita sudah US$ 20,8 miliar sudah Rp 300 triliun lebih, dari Rp 20 triliun meloncat ke Rp 300 triliun lebih. 18 kali lipat kita hitung nilai tambahnya," ujarnya, Rabu (30/11/2022).
2. Batu Bara
Perjalanan Jokowi dalam mewujudkan hilirisasi tak berhenti sampi di situ. Pada bulan Januari 2022 silam, Jokowi mengumumkan larangan sementara untuk ekspor batu bara. Larangan ini diberlakukan sejak 1 Januari hingga 31 Januari 2022.
Langkah mengejutkan ini dipicu oleh semakin menipisnya pasokan batu bara untuk keperluan listrik dalam negeri hingga berpotensi menyebabkan pemadaman listrik. Kurangnya pasokan ini akan berdampak kepada lebih dari 10 juta pelanggan PT PLN (Persero), mulai dari masyarakat umum hingga industri, di wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali) dan non-Jamali.
Para pengusaha batu bara pun diwajibkan memasok seluruh produksi batu bara untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk kepentingan umum sesuai kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau penugasan dari pemerintah kepada perusahaan maupun kontrak dengan PLN dan Independent Power Producer (IPP).
Sementara itu, para importir pun beramai-ramai melayangkan protes atas tindakan Jokowi ini. Negara-negara yang menyampaikan keberatannya mulai dari Jepang, Korea Selatan, hingga Filipina. Keran ekspor pun dibuka kembali pada 1 Februari 2022, selaras dengan telah mencukupinya persediaan batu bara PLN.
Selain nikel dan batu bara, CPO dan bauksit juga dilarang. Baca di halaman berikutnya.
3. Minyak Sawit (Crude Palm Oil/CPO)
Tepat pada 28 April 2022, pemerintah secara resmi menetapkan kebijakan pelarangan ekspor CPO. Alasannya, yakni harag minyak goreng yang melesat, seiring dengan melonjaknya harga CPO di pasaran global.
Meski penutupan keran ekspor ini hanya berjalan sementara, namun kejadian ini sontak menuai protes dari berbagai kalangan. Bagaimana tidak, bukan hanya harga minyak goreng yang masih mahal, ketersediaan minyak goreng di pasaran lenyap seketika.
Pada awalnya, pemerintah tidak mengetok secara pasti sampai kapan penyetopan sementara ini akan berlangsung. Hanya disebutkan, stop ekspor akan berjalan hingga harga minyak goreng mencapai angka Rp 14.000 per liter.
Tak kunjung membaik, akhirnya Jokowi mengambil langkah baru. Tidak hanya CPO, pemerintah juga melarang ekspor minyak sawit merah (red palm oil/RPO), palm oil mill effluent (POME), serta refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein dan used cooking oil per 28 April 2022.
Berbagai polemik pun terjadi. Pasalnya, Indonesia sendiri merupakan pemasok dari 60% kebutuhan minyak sawit dunia. Tidak hanya itu, langkah yang dilakukan Jokowi ini terjadi bertepatan dengan invasi Rusia ke Ukraina, hingga berbagai komoditas dunia terancam ketersediaannya. Terutama minyak bunga matahari salah satu komoditas utama dari kedua negara tersebut. Akhirnya, pada 23 Mei 2022, Jokowi kembali membuka keran ekspor CPO.
4. Bauksit
Bauksit menjadi komoditas teranyar yang disetop ekspornya. Berbeda dengan batu bara dan CPO, penghentiannya ini diperkirakan akan terus berjalan, selaras dengan upaya hilirisasi RI. Jokowi berharap, RI nantinya akan bisa menghentikan seluruh ekspor bahan mentahnya, digantikan dengan mineral setengah jadi. Dari sana, diharapkan akan nilai produk akan meningkat, begitu pula dengan pendapatan negara.
