Kementerian ESDM menegaskan tidak akan mengikuti permintaan Shell jika melepas hak partisipasi Blok Masela dengan harga kemahalan. Saat ini, Shell dengan PT Pertamina (Persero) tengah bernegosiasi untuk hak partisipasi blok tersebut.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, Shell harus memberikan harga yang wajar. Dia menuturkan, dalam bisnis harus adil.
"Kita harus wajar lah, kita harus harga wajar, kita nggak mau begitu saja menerima harga yang nggak wajar, bisnis harus fair," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (30/5/2023).
"Besar tapi kita anggap kalau nggak wajar kita nggak ikutin," tambahnya.
Tutuka mengatakan, pemerintah sendiri merugi karena Blok Masela tak kunjung digarap. Blok tersebut tak kunjung digarap karena Shell tak segera melepas hak partisipasinya.
"Pemerintah kan suffer itu, harusnya produksi, kalau produksi dari dulu kita mendapatkan revenue, pemerintah juga mendapat revenue, kita sudah lama, rugi," katanya.
Dikutip dari CNBC Indonesia, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto menuturkan, Shell sendiri memperoleh hak partisipasi 35% di Blok Masela senilai US$ 700 juta. Oleh sebab itu, Shell harusnya tak mematok harga tinggi.
"Itu harusnya maksimal harga yang ditawarkan karena Shell nggak rugi juga. Memang suatu risiko sejak dia dapat 35% itu berapa biaya yang dikeluarkan," kata Djoko.
Menurut Djoko, Pertamina sebetulnya bisa saja mendapatkan hak partisipasi 35% Blok Masela tanpa mengeluarkan uang sekalipun. Hal tersebut dapat melalui sebuah penugasan dari pemerintah yang pernah juga dilakukan pada saat Pertamina ditugaskan untuk mengembangkan Blok Natuna D Alpha.
"Jadi kalau WK sudah dikembalikan ke pemerintah, pemerintah bisa menugaskan Pertamina tanpa membeli 35% yang kabarnya US$ 1,4 miliar. Tanpa keluarkan itu Pertamina bisa, saya berikan contoh Natuna D Alpha kita berikan ke Pertamina," kata dia.
Simak juga Video: Simak Daftar Harga Terbaru BBM di SPBU
(acd/das)