Bos Freeport soal Pemerintah Mau Tambah Saham: Apapun Arahan Kita Ikuti

Pemerintah berencana menambah porsi saham pada PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10%. Saat ini Indonesia melalui Holding Industri Pertambangan MIND ID sudah menjadi pemilik mayoritas sebesar 51% di Freeport Indonesia.

Rencananya, pemerintah ingin menambah kepemilikan saham Freeport menjadi 61% untuk memperpanjang kontrak tambang Freeport di 2041.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan siap mengikuti pemerintah. Termasuk soal mau menambah kepemilikan saham jadi 61%.

"Kita akan ikuti arahan dari pemerintah (termasuk tambahan saham 10%?) Apapun arahannya dari pemerintah kita ikuti," ujar Tony ditemui di Hotel Mulia, Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2023).

Cuma menurut Tony soal rencana penambahan saham 10% belum mendapatkan informasi dari pemerintah.

"Belum, kita ikut aja. Kita menyambut baik soal ini, karena ada sumber daya di situ, sayang apabila tidak dilanjutkan, namun kita ikuti arahan pemerintah," kata Tony.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah berencana menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia sebesar 10%. Hal itu seiring dengan rencana perpanjangan pengelolaan Freeport di Indonesia.

Bahlil mengatakan kepemilikan saham pemerintah di Freeport saat ini mencapai 51% dan pendapatan perusahaan semakin membaik. Dia berharap kepemilikan bisa bertambah menjadi 61%.

"Pemerintah sedang memikirkan untuk melakukan perpanjangan, tetapi dengan penambahan saham di mana pemerintah akan menambah saham kurang lebih sekitar 10%," kata Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (28/4/2023) yang lalu.

Bahlil mengatakan Freeport terancam tutup jika pengelolaannya tidak diperpanjang. Saat ini Freeport mampu memproduksi konsentrat sebanyak 3 juta ton per tahun berdasarkan eksplorasi tahun 90-an.

"Konsentrat ini akan habis di 2035, itu sudah mulai menurun produksinya karena cadangannya sudah mulai habis. Cadangan sekarang yang mereka produksi itu hasil eksplorasi tahun 90-an, eksplorasinya butuh waktu 10-15 tahun. Kalau kita tidak perpanjang sekarang, maka di 2035 dapat dipastikan sampai 2040 Freeport tutup," kata Bahlil.

Jika Freeport tutup, Indonesia juga akan dirugikan karena tercatat memiliki saham 51%. "Ini Freeport bukan lagi punya Amerika, Freeport ini sekarang punya Indonesia 51%. Nilai valuasi Freeport sekarang US$ 20 miliar," tambahnya.

Bahlil menyebut 'utang Indonesia' alias modal pemerintah dalam rangka akuisisi Freeport akan lunas pada 2024. Utang ini maksudnya adalah biaya untuk mengakuisisi 41,87% saham Freeport McMoran (FCX) di PT Freeport Indonesia senilai US$ 3,85 miliar pada 2018 lalu.

"Karena dia menghasilkan dividen per tahun ada sampai US$ 1,3-1,4 miliar. Jadi sebenarnya presiden Jokowi mengambil alih Freeport di 2018 itu kembali modal 2024," bebernya.