Transisi energi yang sedang digalakkan pemerintah bukanlah program yang mudah dan murah. Diperlukan pendanaan yang cukup besar untuk membangun energi bersih dan terbarukan.
Untuk mempermudah pembiayaan, pemerintah akan segera meluncurkan program investment plan yang akan diluncurkan pada Agustus 2023. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan,Indonesia telah memiliki ETM (Energy Transition Mechanism), kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia.
"Indonesia kan segera meluncurkan investment plan pada bulan Agustus 2023, serta voluntary carbon market yang rencananya akan diluncurkan sebelum akhir tahun ini," kata Febrio dikutip dari situs Kementerian ESDM, Rabu (28/6/2023).
Menurut Laporan IRENA, untuk melaksanakan transisi energi, ASEAN membutuhkan pembiayaan US$ 29,4 triliun pada 2050, dengan skenario peningkatan suhu maksimal 1,5 derajat celcius, dengan 100% energi terbarukan.
Investasi tersebut dialokasikan untuk ketenagalistrikan melalui pengembangan solar PV, pembangkit listrik tenaga air, dan energi terbarukan lainnya. Kemudian untuk jaringan dan fleksibilitas melalui transmisi nasional dan internasional, distribusi, dan penyimpanan.
Selanjutnya, pembiayaan untuk pasokan biofuel serta kendaraan dan pengisian baterai kendaraan listrik. Selain itu juga mempertimbangkan perspektif pembiayaan yang lebih luas, meliputi biaya bahan bakar, operasional, dan pemeliharaan.
Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan, pemerintah Indonesia secara aktif bekerja untuk mencapai tujuan energi bersih, termasuk mengembangkan konsep yang jelas untuk Energy Transitions Sustainable Finance, membangun peta jalan energi terbarukan jangka panjang, menjembatani kesenjangan antara keputusan di tingkat kebijakan dan praktik investasi yang sebenarnya, serta menciptakan jalur yang jelas untuk interkonektivitas listrik regional.
"Transisi energi sangat spesifik untuk masing-masing negara. Maka dari itu, berbagai sumber energi, teknologi, dan pembiayaan harus dipertimbangkan untuk memastikan transisi energi yang adil, inklusif, terjangkau, dan aman, sesuai dengan keadaan masing-masing negara," ujar Dadan.
Dadan menambahkan, penguatan analisis pembiayaan dan investasi energi bersih dari semua sumber pembiayaan publik dan swasta dibutuhkan untuk memenuhi akses energi dan tujuan transisi energi, serta mengidentifikasi cara-cara pembayaran potensial yang akan menurunkan biaya adopsi teknologi.
"Kita dapat mengembangkan solusi pembiayaan skala besar yang berkelanjutan dan inklusif dapat dikembangkan melalui dialog dan aksi lebih lanjut antara investor institusional, Multilateral Development Banks, institusi pembiayaan lain, industri, dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan kolaborasi, mengidentifikasi opsi pembiayaan yang inovatif, dan meningkatkan pendekatan yang cocok untuk pembiayaan energi hijau dan transisi energi," tegasnya.
(rrd/ara)