Perusahaan asal Rusia, Zarubezhneft akan melepas hak partisipasinya di Blok Tuna. Hal ini merupakan buntut dari sanksi negara barat ke Rusia.
Wakil Ketua SKK Migas Nanang Abdul Manaf menjelaskan, sanksi tersebut membuat Zarubezhneft mundur dari proyek tersebut. Jika tidak, maka proyek ini tidak akan jalan.
"Perusahaan-perusahaan yang berasal dari negara barat dari Eropa UK, US, itu melakukan sanksi terhadap Rusia. Jadi mohon maaf apapun yang terjadi transaksi tidak dibolehkan sama sekali apalagi berpartner," terangnya di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (23/8/2023).
"Itulah yang membuat pilihanya tadinya ZN sebagai partner 50:50 itu terpaksa harus mundur, karena kalau tidak, tidak bisa jalan lah project ini," sambungnya.
Untuk menjalankan proyek ini, Premier Oil Tuna BV yang merupakan anak usaha Harbour Energy Group akan mencari mitra baru. Nanang menyebut, sudah banyak perusahaan yang antre untuk menggantikan perusahaan Rusia tersebut.
"Jadi yang mengantre menggantikan posisi ZN belasan, yang pusing Harbour memilih mana yang cocok, perusahaan mana yang cocok," katanya.
Menurutnya, Harbour punya hak untuk memilih mitra. Namun, dia bilang, yang bertransaksi tetap Zarubezhneft. Dia berharap, Harbour segera mendapat mitra. "Karena PoD sudah ada tinggal eksekusi," ujarnya.
Dia melanjutkan, untuk rencana komersialisasi dari Blok Tuna akan dijual ke Vietnam. Sebab, jarak fasilitas produksi ke Vietnam lebih dekat dibanding ke Indonesia.
"Kenapa ke Vietnam? Karena jarak kalau ditarik ke Indonesia, kebutuhan pasar domestik itu 600 km, tapi kalau ditarik kepada eksisting production facilities yang ada itu hanya kira-kira 20 km itu yang menjadi pilihan," jelasnya.
Tonton juga Video: Zelensky Yakin Kalahkan Rusia Usai Terima Bantuan Jet Tempur F-16
(acd/das)