.webp)
Pertamina sebagai perusahaan energi nasional sekaligus bagian dari perusahaan BUMN turut mendukung program pemerintah mewujudkan Net Zero Emission (NZE)/nol emisi karbon. Meski begitu, upaya transisi energi diakui bukanlah suatu hal yang mudah dan masih memiliki banyak tantangan.
Direktur Utama Pertamina Power & New Renewable Energy/NRE (PT Pertamina Power Indonesia) Dannif Danusaputro mengungkapkan energi merupakan satu kebutuhan besar bagi Indonesia. Pasalnya, setiap tahun populasi Indonesia terus bertumbuh paling tidak 5% sehingga kebutuhan energi pun terus ikut bertumbuh.
Pertamina telah menginisiasi delapan pilar transisi energi yang terdiri dari Green Refinery, Bio-Energy, Geothermal, Hydrogen, Gasification, EV Battery & ESS, New Renewable Energy, Circular Carbon Economy. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di level proyek misalnya, ungkap Dannif, Indonesia masih menghadapi tantangan untuk membuat program skala besar yang juga bankable. Selain itu juga mampu menghasilkan energi yang terjangkau.
Selain tantangan terkait pembiayaan untuk pengembangan transisi ke energi hijau, kebutuhan teknologi pendukung pun jadi satu hal yang masih harus dipenuhi oleh Indonesia. Belum lagi masalah kebijakan dari regulator.
"Kita banyak bicara soal tantangan, tapi kita suka lupa bicarakan peluang. Jangan lihat problem-nya, tapi peluangnya," ujar Dannif kepada detikcom di sela-sela ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) 2023, Rabu (6/9/2023).
"Kesempatannya sangat besar sekali untuk mengembangkan transisi energi," tambahnya.
Untuk mendorong upaya dan memberi dampak terkait transisi energi, sektor swasta dan publik serta regulator dinilai perlu bekerja sama. Salah satunya dengan menyusun regulasi atau standardisasi yang bisa menciptakan ekosistem berkelanjutan.
"Tidak hanya kolaborasi dengan pemain luar negeri, tapi juga dengan policy maker. Sektor swasta dan publik juga harus bekerja sama bukan bersaing. Baik untuk ekosistem electric vehicle (EV), ekosistem hidrogen, kebijakan, regulasi, dan lain-lain," tuturnya.
Melalui peluang kolaborasi ini, Dannif menilai akan tumbuh industri-industri baru. Hal ini pun bakal menumbuhkan banyak pekerjaan serta skill set yang baru.
Peluang kerja sama sektor swasta dan publik ini pun menjadi salah satu topik utama sambutan Menteri BUMN Erick Thohir saat membuka AIPF 2023 pada Selasa (5/9). Ia mengungkapkan AIPF bertujuan menghubungkan sektor swasta dan publik di Kawasan Indo-Pasifik ASEAN untuk kerja sama yang lebih kuat.
Forum ini menurutnya akan menjadi platform bagi negara-negara anggota ASEAN dan mitra eksternal ASEAN. Mereka diharapkan terlibat dalam diskusi konstruktif yang menghasilkan proyek-proyek nyata yang pada akhirnya meningkatkan kolaborasi di kawasan Indo-Pasifik.
"AIPF akan menjadi momentum penting untuk menampilkan, memperkuat, dan memperluas kolaborasi sektor publik-swasta di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik, yang selanjutnya akan menjadikan ASEAN sebagai the epicentrum of growth," tandasnya.
(prf/ega)
