Menimbang Rencana Prabowo Bikin RI Setop Impor BBM, Realistis?

Indonesia bakal bebas dari impor BBM hal ini menjadi salah satu visi utama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang maju sebagai calon presiden di kontestasi Pemilu 2024. Prabowo berencana untuk mewujudkan swasembada energi di tanah air dalam visi misinya sebagai calon presiden.

Untuk mewujudkan swasembada energi, Prabowo mengatakan pihaknya akan berupaya untuk menggunakan sumber energi hijau di Indonesia. Kalau perlu, 100% energi yang digunakan di Indonesia adalah energi hijau.

"Saudara-saudara program hasil cepat di antaranya kita harus swasembada pangan, air, dan energi. Kita satu-satunya negara di dunia, para pakar datang ke sini, yang nantinya 100% BBM kita dari hijau, biofuel, kelapa sawit, jagung, tebu," kata Prabowo dalam acara dialog terbuka Muhammadiyah yang disiarkan virtual di YouTube Muhammadiyah Channel, Jumat (24/11/2023).

Dia mengatakan bila program itu terwujud, Indonesia akan menghentikan impor BBM. "Kita tidak akan impor BBM lagi saudara sekalian," tegasnya.

Namun nampaknya, rencana Prabowo Subianto untuk membuat Indonesia bebas dari impor BBM dinilai sangat mustahil bisa terjadi. Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira apa yang disampaikan Prabowo bagaikan mimpi di siang bolong dan tidak realistis. Bahkan, satu periode kepresidenan pun tidak akan bisa untuk melakukan hal tersebut.

Dia menilai ketergantungan impor migas sudah sangat akut. Dia memaparkan dari Januari-Oktober 2023 nilainya sudah mencapai US$ 13,1 miliar, spesifik impor BBM mencapai US$ 4,4 miliar.

"Ini mimpi siang bolong ya dalam satu periode sampai 2029 juga tidak bisa tercapai. Meskipun narasinya seolah bagus, pro lingkungan tapi kurang realistis," sebut Bhima saat dihubungi detikcom, Selasa (28/11/2023).

Dia pun mempertanyakan untuk menggantikan banyaknya BBM yang diimpor dalam waktu cepat harus didapatkan dari mana. Menurutnya produksi biodisel saat ini pun belum masif.

Memang beralih ke energi hijau dapat mengurangi impor BBM, namun Bhima menilai untuk berhenti impor sepenuhnya nampaknya tidak akan bisa dilakukan.

"Mau diganti berapa banyak biodisel untuk gantikan BBM? Supply-nya darimana itu yang jadi pertanyaan utama. Saya harap tim Prabowo-Gibran membuka data skenario tidak impor BBM, sehingga datanya menjadi terang benderang bukan hanya janji kampanye tanpa dasar," sebut Bhima.

Hal serupa diungkapkan juga oleh pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi. Dia juga menyatakan impor BBM sangat mustahil untuk dihentikan sepenuhnya di Indonesia.

Dia memaparkan saat ini konsumsi BBM dalam satu hari di Indonesia sekitar 160 ribu barel, yang bisa dipenuhi hanya 40 ribu barel saja dari produksi dalam negeri.

"Berdasarkan apa yang ada sekarang apa yang diinginkan pak Prabowo itu agak mustahil gitu ya," sebut Fahmy ketika dihubungi detikcom.

Belum lagi sumur dan kilang yang ada di Indonesia dinilai Fahmi sudah tua renta, semakin hari semakin kurang hasil produksinya. Jadi nampaknya kebergantungan impor BBM makin besar.

"Kalau bangun kilang juga hal yang tidak mudah gitu ya, minyak mentah kita saja makin menurun gitu. Misalnya kilang memadai, minyak mentahnya juga mesti diimpor," sebut Fahmy.

"Maka apa yang disampaikan Prabowo itu hanya lah kebutuhan untuk elektabilitas aja," tegasnya.

Waktu Lama Buat Energi Hijau

Soal rencana mengalihkan penggunaan BBM ke energi hijau, menurut Fahmi butuh waktu lama dan tahapan yang panjang agar bisa menggantikan BBM sepenuhnya. Biodisel saja, sejauh ini pengembangannya menurut Fahmy sangat lambat.

"Maka sekali lagi mustahil siapapun presidennya untuk gantikan energi bersih 100% dalam waktu cepat. Itu butuh 10-15 tahun prosesnya," beber Fahmy.

Fahmy mengatakan Indonesia harus serius untuk beralih dan bermigrasi ke energi hijau. Ada tiga hal yang harus dilakukan oleh pemerintah baru yang akan menjabat usai Pemilu 2024.

Pertama, Fahmy menegaskan harus ada komitmen yang kuat dari presiden terpilih untuk melakukan migrasi ke energi yang bersih. Komitmen ini harus diiringi dengan ketegasan kebijakan untuk menuju energi bersih.

Kedua, Fahmy mengatakan presiden berikutnya harus merumuskan peta jalan menuju energi bersih. Bukan cuma dokumen di atas kertas, Fahmy meminta peta jalan itu berisi rencana yang rinci untuk beralih ke energi bersih agar bisa diterapkan dengan mudah.

"Kedua perlu dirumuskan roadmap-nya, tahapnya. Misalnya mau bikin gasoline dengan energi hijau apa yang harus dilakukan, sampai berapa lama, perlu kerja sama atau tidak dengan investor. Semua ini dirumuskan serinci mungkin dan harus bisa diterapkan," papar Fahmy.

Kemudian yang terakhir, dalam proses pengalihan energi yang panjang, Fahmy meminta adanya kesinambungan antara presiden di setiap periode. Pasalnya, perpindahan energi bersih bukan proses yang cepat, butuh 10 bahkan belasan tahun untuk mencapainya.

Kembali ke Bhima, dia juga memberikan pesan soal keseimbangan jumlah komoditas yang diperlukan pada pengembangan energi hijau. Pasalnya, untuk membuat biodisel saja sebelumnya sempat menimbulkan gonjang-ganjing pada produksi minyak goreng.

Seperti diketahui, pada 2022 komoditas kelapa sawit sempat menjadi 'rebutan' untuk pemenuhan dua produk. Antara produksi biodisel dan produksi minyak goreng.

"Penggunaan biodisel secara masif sudah menimbulkan petaka pada 2022 lalu di mana perebutan stok CPO antara program biodisel dengan minyak goreng menyebabkan kelangkaan minyak goreng diberbagai daerah," ungkap Bhima.

"Ini harus diatur, jangan cuma nafsu mau kembangkan biofuel tapi konsekuensi ke stok bahan baku minyak goreng nanti dikorbankan. Namanya menambah masalah baru," ungkap Bhima.

Begitu juga dengan rencana produksi besar-besaran etanol yang berasal dari tebu, Bhima mengingatkan jangan sampai hal tersebut menganggu pemenuhan produksi gula.

Visi Energi Lawan Prabowo

Calon Presiden Anies Baswedan dalam dokumen visi-misinya justru menyebutkan impor energi kemungkinan masih akan menjadi opsi pemenuhan energi dalam negeri. Anies akan menata ulang tata kelola importasi energi, terutama impor migas untuk menekan ruang gerak para spekulan guna memberikan harga terbaik bagi rakyat.

Bahkan, dalam dokumen visi misi itu Anies akan terbuka untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara produsen energi, termasuk negara-negara di Afrika, Eropa Timur, Amerika Latin, Asia Tengah dan Timur Tengah, untuk mendapatkan energi yang murah.

"Meningkatkan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional hingga ke tingkat yang aman, untuk menjamin ketersediaan BBM dan memungkinkan dilakukannya perencanaan impor yang matang, untuk mendapatkan harga terbaik," tulis visi misi dalam dokumen tim Anies.

Di sisi lain, Anies juga mau menerapkan teknologi terkini untuk memaksimalkan efisiensi eksploitasi migas, termasuk menerapkan Enhanced Oil Recovery di berbagai sumur minyak bumi di Indonesia yang sudah tua sebagai aksi pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri

Sama seperti Prabowo yang mau memaksimalkan energi hijau, Anies juga punya program Indonesia Menuju EBT melalui diversifikasi energi, termasuk bioenergi, panas bumi, air terjun, angin, hidrogen, dan tenaga surya, dengan dukungan pemerintah dari sisi pembiayaan maupun pemetaan potensi, serta dengan memaksimalkan transfer teknologi.

Sementara itu, kubu Calon Presiden Ganjar Pranowo tidak merinci soal kebijakan impor energi. Hanya saja, untuk urusan pemenuhan kebutuhan energi dalam energi, Ganjar mau pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dimanfaatkan secara maksimal sebagai generator pembaharuan energi yang ramah lingkungan.

Bahkan, dia berkeinginan membuat kemandirian energi dari lingkup pedesaan. Konsep ini mengupayakan desa mampu mendayagunakan sumber energi lokal berbasis energi baru terbarukan untuk memasok kebutuhan energinya,sehingga menjadi bagian dari gugus penghijauan ekonomi Indonesia.