Pemerintah tengah mengembangkan bahan bakar bioetanol berbasis tebu. Pengembangan bahan bakar ini sebagaimana telah dilakukan oleh Brasil.
Direktur Bioenergi EBTKE Kementerian ESDM, Edi Wibowo mengatakan, penahapan mandatori bioetanol sebagai bahan bakar masih mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain.
"Namun saat ini kami juga tengah menyusun kebijakan revisi sebagai pengganti Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tersebut dan penahapan mandatori bioetanol diharapkan untuk yang non PSO," katanya dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Rabu (20/12/2023).
Dia mengatakan, PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga juga telah melakukan uji pasar (market trial) Pertamax Green 95 di Jakarta dan Surabaya. Dia menuturkan, bahan bakar tersebut dicampur etanol 5% atau e5.
Lanjutnya, pengembangan bioetanol ini juga mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).
"Selanjutnya mengacu pada Perpres 40 tahun 2023 tentang percepatan swasembada gula dan penyediaan bioetanol pada 2030 diproyeksikan produksi fuel grade ethanol bisa mencapai 1,2 juta KL atau setara 24 juta kiloliter untuk produk bahan bakar e5-nya," katanya.
Diakuinya, tantangan Indonesia untuk mengembangkan bioetanol adalah pada bahan baku. Dia mengatakan, dibutuhkan bahan baku yang terus ada di mana saat ini Indonesia masih mengandalkan tebu dan gula.
"Ke depan kita juga perlu mendiversifikasi bahan baku mungkin sorgum kemudian singkong, jagung dan sebagainya. Seperti negara-negara lain yang maju kan Amerika kemudian Brasil itu kan juga dengan tebu dan jagungnya," ungkapnya.
(acd/rrd)