Program pembagian alat masak listrik (AML) atau rice cooker gratis mendapatkan kritik dari anggota Komisi VII DPR RI. Salah satu anggota Komisi VII DPR bahkan ada yang meminta Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu dicopot.
Hal ini disampaikan oleh Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Muhammad Nasir rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian ESDM, Senin (25/3) kemarin.
Mulanya Nasir mengkritik terkait komunikasi yang dibangun Kementerian ESDM khususnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dengan Komisi VII. Berdasarkan pantauannya tidak ada dari pihak Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang turun ke lapangan untuk mengecek kelangsungan program tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban.
"Mungkin pimpinan kirimkan surat ke BPK untuk audit proyek ini karena tidak tepat sasaran dan kenapa diciptakan proyek yang tidak punya tanggung jawab ini? Karena kita tidak menemukan komunikasi antara Komisi VII dan Kementerian Ditjen Gatrik. Yang bertanggung jawab siapa? penanggungjawabnya, siapa pimpro, siapa yang ditugaskan dari Kementerian ESDM yang ada di lapangan untuk bersama-sama komisi VII menerima barang tersebut?" kata dia, dikutip Selasa (26/3/2024).
Lalu Nasir mencecar dengan pertanyaan siapa pihak yang ditunjuk oleh Dirjen Ketenagalistrikan untuk memantau atau terjun langsung dalam pembagian rice cooker ke masyarakat. Dia memaksa untuk disebutkan namanya.
"Siapa? Kemarin saya telepon dan apa jawabannya? Di bawah dia siapa yang tanggung jawab dan siapa di lapangan seperti EBT ini? Ini barang anggaran negara. Saya tanya siapa yang terima barang kementerian yang ada di lapangan, sebut namanya!" ujar Nasir.
Kemudian, Jisman menjawab bahwa dirinya harus mengecek ulang terkait detail siapa pihak yang diutus di lapangan terkait penyaluran rice cooker.
"Mohon maaf kami crosscheck pak," kata Jisman.
Simak Video 'Cek Syarat Penerima Rice Cooker Gratis dari Pemerintah':
Anggota DPR minta Dirjen Kementerian ESDM diganti. Cek halaman berikutnya.
(ada/ara)