Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia merespons tudingan soal motif politik di balik pemberian izin kelola tambang kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). PBNU jadi organisasi masyarakat (ormas) pertama yang mendapat hak konsesi tambang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.
Bahlil menegaskan ajang pemilihan presiden (Pilpres) sudah selesai dengan kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia menyebut pihak yang mengaitkan pemberian izin tambang ke ormas keagamaan memiliki motif politik terlalu berlebihan.
"Jadi kalau (pilpres) selesai mah selesai aja lah. Itu mah mohon maaf ya, lebay lah kira-kira. Saya nggak mau lah dikait-kaitkan, karena ibu saya ini NU, jangan anaknya udah jadi menteri investasi, selesai jadi menteri apa yang kita kasih kan," katanya dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2024).
Ia bercerita, saat pertama kali menjabat Kepala BKPM dirinya kerap mendapat protes soal pemberian izin tambang. Pasalnya banyak yang mempertanyakan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) hanya diberikan ke konglomerat dan pengusaha asing.
Kini saat pemerintah memberikan konsesi kepada ormas keagamaan, Bahlil mempertanyakan mengapa terjadi keributan. Menurutnya, pemberian hak tersebut berkaitan dengan apresiasi pemerintah terhadap jasa ormas keagamaan di masa lalu.
"Kamu ingat dulu, saya waktu jadi kepala BKPM saya diprotes habis-habisan. Kenapa IUP dikasih ke konglomerat, ke asing. Sekarang kita mau kasih ke organisasi kemasyarakatan, ribut pula. Maunya apa sih sebenarnya," tanya Bahlil.
Menurutnya, jika hanya bermotif politik maka pemerintah hanya memberikan izin pengelolaan tambang ke PBNU. Tapi dalam hal ini, kata dia, pemerintah merangkul semua ormas keagamaan.
"Kalau hanya karena persoalan politik, kita hanya kasih ke NU. Tapi kita kan kasih ke semuanya," tegasnya.
(ily/rrd)