Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan, perusahaan berupaya memenuhi kebutuhan energi di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, ada 14 ribu lembaga penyalur BBM yang dikelola Pertamina Patra Niaga.
"Saat ini ada lebih dari 14.000 lembaga penyalur BBM yang Pertamina Patra Niaga kelola, dan ini tersebar diseluruh wilayah baik perkotaan hingga pelosok desa. Ini bagian dari keadilan energi, aksesibilitas dan kemudahan masyarakat mendapatkan BBM," terang Riva dalam keterangannya, Kamis (27/6/2024).
Untuk SPBU reguler, saat ini terdapat lebih dari 6.300 SPBU dan Pertashop sudah lebih dari 6.600 outlet yang tersebar sampai ke desa-desa. Pertamina Patra Niaga juga mengelola lebih dari 400 SPBU nelayan.
Baca juga: Siap-siap! Harga BBM Bisa Naik Bulan Juli |
Dari segi harga pun, Riva mengatakan Pertamina Patra Niaga menyalurkan BBM dengan harga yang terjangkau, meskipun dalam prosesnya, distribusi yang dilakukan sangatlah beragam.
"Selain accessibility, kami juga terus mendukung upaya pemerintah menjaga stabilitas perekonomian dengan memberikan harga BBM nonsubsidi yang paling kompetitif," katanya.
Sementara, Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menilai positif upaya Pertamina yang terus memperluas jangkauan distribusi sampai ke pelosok Tanah Air. Termasuk distribusi BBM non subsidi ke berbagai wilayah remote yang sangat sulit dijangkau dan secara bisnis sebenarnya tidak menguntungkan. Bahkan jalur distribusi tersebut, juga dinilai sebagai jalur terkompleks dan sangat rumit.
"Saya mengapresiasi upaya Pertamina yang terus memperluas outlet BBM nonsubsidi. Hal ini akan memudahkan akses energi, sehingga masyarakat di wilayah pelosok pun dapat menikmati BBM berkualitas," kata Nasim.
Menurut Nasim, upaya Pertamina dalam melayani kebutuhan BBM mulai dari perkotaan, pedesaan hingga pelosok nusantara merupakan tantangan tersendiri.
"Distribusi energi yang dilakukan Pertamina saat ini merupakan jalur terkompleks (rumit), sehingga harus dikelola dengan sebaik-baiknya," jelas Nasim.
Di sisi lain, Nasim tidak menepis, bahwa jangkauan distribusi Pertamina hingga ke wilayah terpencil tersebut, tidak seluruhnya menguntungkan dari sisi bisnis. Namun sesuai amanah UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, imbuhnya, BUMN seperti Pertamina, memang harus menjalankan peran sebagai entitas bisnis di satu sisi, namun pada saat bersamaan harus melaksanakan fungsi pelayanan publik yang tidak hanya mempertimbangkan aspek komersial.
"Hal itu tentu berbeda dengan swasta," lanjut Nasim.
(acd/ara)