Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah menyiapkan tambang eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) PT Adaro Energy Tb dan PT Arutmin Indonesia untuk dikelola Muhammadiyah. Namun, Bahlil menyebut ada permintaan lahan tambang di wilayah lain untuk dikelola Muhammadiyah.
"Kita kasih Muhammadiyah, kita kasih. Yang kita sudah siapkan itu kan antara KPC sama...Oh, sorry, bukan KPC. Arutmin sama Adaro," katanya di TMII Jakarta, Minggu (13/10/2024).
"Tapi kan ada permohonan untuk ke tempat yang lain. Nanti kita lagi pertimbangkan ya," sambungnya.
Bahlil belum menyebut wilayah tambang lain yang diminta. Namun, dia menyebut di sekitar lahan yang telah ditawarkan.
"Nah, mintanya sekitar itu. Tapi ada lagi yang dipertimbangkan untuk kasih yang lain lagi," ungkapnya.
Sebelumnya, Bahlil mengatakan, izin tambang untuk Muhammadiyah masih dalam proses. Muhammadiyah akan menyusul Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang telah mendapat izin tambang.
"NU punya sudah lebih duluan, Muhammadiyah juga dapat. Tetapi saya cek ya, karena kemarin saya sudah kasih disposisi untuk ditindaklanjuti. Perkembangannya sudah sejauh mana nanti saya akan kabarin," kata Bahlil di DPR, Jakarta, Senin (26/8) lalu.
Dia mengatakan, tambang yang akan dikelola Muhammadiyah adalah eks PKP2B. Ada dua opsi tambang yang akan dikelola ke Muhammadiyah yakni eks PKP2B PT Adaro Energy Tbk atau PT Arutmin Indonesia.
"Kemungkinan besar adalah eks Adaro atau eks Arutmin. Kita bikin yang bagus, dua itu opsi itu," ujarnya.
(acd/rrd)