Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Bahlil Lahadalia buka-bukaan tentang modus kecurangan dalam pembuatan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Salah satunya ia sebut dengan istilah 'dokumen terbang'.
Dokumen terbang sendiri merujuk pada pemalsuan dokumen yang dilakukan sejumlah oknum pengusaha maupun pemangku kepentingan. Menurut Bahlil, bentuk pemalsuan ini ada yang dengan memalsukan nomor surat pada IUP menggunakan nomor surat pengantar KTP hingga jenazah.
"Kita kan tahu ada dokumen terbang. Bupati sudah meninggal, tanda tangan masih jalan. Sudahlah jangan kita baku tipu. Kita sama-sama tahu ini barang. Nomor surat kadang-kadang (diganti) surat pengantar KTP, kadang-kadang surat pengantar jenazah pun masuk dalam nomor surat IUP," ucap Bahlil dalam acara Minerba Expo 2024 di Jakarta, Senin (25/11/2024).
Bahlil pun memperingatkan agar oknum-oknum yang terlibat segera mengakhiri permainan tersebut. Ia juga meminta kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno untuk menaruh perhatian pada hal tersebut.
"Saya nggak mau tengok ke belakang, saya mau bikin babak baru. Modusnya pun saya paham, bukan nggak paham. Karena mungkin sebagian modus itu teman-teman saya yang buat dan ini bisa terjadi kalau ada kolaborasi yang baik antara eksternal dan internal," ujar dia.
"Pak Dirjen, evaluasi juga karyawan kita. Nggak mungkin itu terjadi kalau tanpa ada kolaborasi. Kolaborasi mantan Bupati, kolaborasi mungkin juga, mohon maaf, pemerintah daerah, kolaborasi dengan oknum-oknum yang ada di Kementerian ESDM," sambungnya.
Lebih lanjut, ia pun sedikit menceritakan pengalamannya saat masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM. Pada kala itu, pihaknya melakukan penataan pencabutan sebanyak 2.078 IUP. Namun tidak lama setelah pencabutan izin tersebut, malah keluar IUP baru.
"Saya bilang terlalu lincah ini permainan. IUP dalam status dicabut, sudah ada IUP yang keluar. Saya bilang ini mungkin ada Menteri Investasi bayangan dan Menteri ESDM bayangan sampai bisa terus keluar IUP ini. Ternyata setelah dicek IUP, IUP back dead. Setelah dicek lagi, Bupatinya siapa? Sudah meninggal," katanya.
Berkaca pada hal tersebut, ia juga mewanti-wanti para pengusaha nakal agar segera menghentikan aksinya. Sebab, sebagai orang lapang, Bahlil mengaku sudah paham dengan modus-modus serupa.
"Saya ini pemain lapangan. Jadi agak-agak paham-paham dikit. Saya mau tanya kepada teman-teman pengusaha, kita mau berakhir atau tidak ini? Kita mau berakhir atau masih bermain lagi ini? Yasudah lah, alhamdulillah kalau sudah berakhir," ujar Bahlil.
Selaras dengan itu pula, Bahlil berencana akan mengisi posisi Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) nantinya dengan aparat penegak hukum (APH). Sosok tersebut bisa dari kepolisian, TNI, maupun kejaksaan.
"Kalau tidak polisi, TNI, kalau tidak jaksa. Dengan demikian maka, penyelesaian konflik-konflik IUP sudah terselesaikan di Kementerian ESDM. Supaya clear barang ini. Karena kalian lolos pun di pengadilan, begitu dicek oleh Dirjen Menerba, tidak masuk dalam data rekon, itu modinya nggak bisa dikeluarkan," ujarnya.
(shc/rrd)