Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan SPBU badan usaha swasta telah menyetujui impor bahan bakar minyak (BBM) base fuel (BBM dengan kadar oktan murni tanpa campuran aditif) dari Pertamina.
Langkah ini diambil untuk mengatasi kekosongan BBM di SPBU swasta.
Kesepakatan diumumkan setelah adanya pertemuan kesekian kalinya antara badan usaha swasta diantaranya yakni Shell Indonesia, BP-AKR, VIVO Energy, ExxonMobil, dengan Pertamina dan Kementerian ESDM.
Bahlil mengakui cadangan BBM milik SPBU swasta mulai menipis meski pemerintah sudah memberi tambahan kuota impor sebesar 110% dari tahun lalu. Kuota itu habis lebih cepat sebelum akhir 2025.
"Nah, atas dasar itu pemerintah membuat keputusan untuk tetap dilayani, tetapi itu akan diberikan lewat kolaborasi dengan Pertamina," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Berikut ini empat pernyataan Bahlil usai pertemuan dengan pengelola SPBU swasta dan Pertamina.
(1) Beli BBM murni dari Pertamina, tanpa dicampur-campur
disepakatinya kolaborasi antara badan usaha swasta dengan Pertamina untuk melakukan impor BBM berbentuk base fuel (bahan bakar dengan kadar oktan murni tanpa campuran aditif).
"Kami baru selesai rapat dengan teman-teman dari swasta dan Pertamina, menghasilkan empat hal. Yang pertama adalah mereka setuju dan memang harus setuju untuk beli di kolaborasi dengan Pertamina," katanya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta (19/9/2025).
"Syaratnya adalah harus berbasis Best Feul, artinya belum dicampur-campur. Jadi barangnya itu ibarat bikin teh. Tadi Dirjen saya menjelaskan, kalau yang awalnya itu Pertamina mau jual sudah jadi teh. Tapi sekarang mereka bilang jangan teh katanya, air panas saja. Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing. Dan ini juga sudah disetujui, ini solusi," terang Bahlil.
(2) BBM yang diimpor melalui Pertamina tiba dalam 7 hari
Point kedua yakni, proses pengadaan impor BBM murni yang dilakukan Pertamina paling lambat tiba di Indonesia 7 hari dari hari ini.
"Dan kalau ditanya mulai kapan ini berjalan? Mulai hari ini, sudah dibicarakan. Nanti harus dilanjutkan dengan rapat teknis, stoknya, dan kemudian insyaallah pada lambat 7 hari, barang boleh bisa masuk di Indonesia," katanya.
(3) Harga harus cengli
Point ketiga yakni berkaitan soal harga. Bahlil mengatakan harga impor BBM murni tersebut harus saling menguntungkan antara pihak swasta dan Pertamina.
"Menyangkut dengan harga. Kita ingin, pemerintah ingin, sekalipun Pertamina yang diberikan tugas, tetapi kita juga ingin harus fair. Nggak boleh ada yang dirugikan. Kita ingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli," katanya.
(4) Harus dicek surveyor
Kemudian point keempat yakni, pengadaan impor tersebut harus dicek tim surveyor yang memastikan kualitas dari BBM murni tersebut.
"Agar tidak ada dusta diantara kita meyangkut kualitas, juga disepakatkan untuk melakukan dengan joint surveyor. Jadi barang belum berangkat, ada surveyor yang sama-sama disetujui di sana untuk dilakukan," katanya.
(hns/hns)