Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membebaskan penggunaan barcode untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di SPBU yang terdampak banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh. Hal ini sebagai langkah darurat agar distribusi BBM dapat berjalan lancar di wilayah terdampak bencana.
"Tidak perlu pakai barcode (BBM), ini dalam rangka mengantisipasi (gangguan distribusi) semua," kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Rabu (3/12/2025).
Bahlil menegaskan kebijakan ini hanya bersifat sementara dengan pertimbangan bencana hidrometereologi telah menyebabkan gangguan distribusi BBM dan listrik, terputusnya jaringan internet, serta lumpuhnya akses transportasi akibat longsor dan putusnya jembatan di sejumlah daerah.
Pemerintah meminta masyarakat agar pelaksanaan kebijakan ini berjalan efektif di lapangan dan hanya digunakan untuk kebutuhan yang sangat mendesak.
"Saya mohon kepada saudara-saudara saya di sini, agar tolong jangan disalahgunakan. Artinya kita harus pakai betul-betul sesuai dengan kebutuhan," jelas Bahlil.
Kebijakan darurat ini diharapkan dapat mempermudah pasokan BBM untuk distribusi logistik, mobilisasi alat berat, serta pergerakan tim penanganan bencana yang selama ini terkendala gangguan jaringan dan sulitnya akses menuju lokasi terdampak.
Guna mendukung kelancaran distribusi, Pemerintah melalui PT Pertamina Patra Niaga mempercepat pengiriman dan menambah mobil tangki BBM serta personel pengangkutan.
Pemerintah bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga telah memberikan relaksasi operasional agar alokasi BBM dapat dipindahkan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang sama bila diperlukan, menyesuaikan perubahan jalur akses yang timbul pascabencana.
Lihat juga Video: Tinjau Bencana Sumatera, Prabowo Prioritaskan Bantuan BBM hingga Listrik
(acd/acd)