Ada Kabar Negosiasi AS-RI Terancam Batal, Gimana Nasib Kelanjutan Impor Migas?

Kesepakatan dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) yang telah dicapai pada Juli 2025 lalu disebut-sebut berpotensi terancam gagal. Hal ini dikarenakan AS menilai Indonesia telah melanggar beberapa komitmen yang sudah dibuat kedua belah

Lantas bagaimana dengan rencana Indonesia mengimpor minyak dan gas bumi (Migas) dari AS?

Menanggapi hal tersebut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan kesepakatan dagang tersebut sepenuhnya berada di tangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam hal ini, Yuliot bilang Kementerian Bidang Perekonomian akan mengajak Kementerian/Lembaga untuk mengkaji langkah ke depannya.

Meski begitu, Yuliot mengatakan Kementerian ESDM berkomitmen untuk mengupayakan kesepakatan impor migas dari AS tetap berjalan.

"Ya ini kan lagi dikurasikan sama Kemenko Perkonomian. Jadi nanti Kemenko Perkonomian akan mengajak duduk bersama seluruh kementerian lembaga terkait, ya termasuk ESDM. Tapi kami dari ESDM itu tetap apa yang sudah dikomitkan untuk kita impor dari AS itu tetap akan kita upayakan," katanya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Sebagai informasi, dalam laporan Financial Time dikatakan kesepakatan dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) yang diumumkan pada 15 Juli lalu berisiko gagal.

Menurut pejabat AS yang mengetahui masalah ini mengatakan Indonesia menarik kembali beberapa komitmen yang dibuat kedua pihak dalam kesepakatan tersebut. Namun, ia tak merinci tentang komitmen spesifik mana yang ditarik Indonesia.

Dalam hal ini menurutnya pejabat Indonesia telah memberi tahu Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer bahwa Indonesia tidak dapat menyetujui beberapa komitmen yang mengikat, serta ingin merumuskan kembali negosiasi dengan AS.

"Indonesia secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka tidak dapat melaksanakan apa yang telah disepakati dan perlu merundingkan kembali komitmen awal agar tidak mengikat," kata pejabat AS itu kepada Financial Times.

"Ini sangat bermasalah dan tidak diterima dengan baik oleh Amerika Serikat. Indonesia mungkin berisiko kehilangan kesepakatannya," tambah pejabat itu lagi.