Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung menyerukan kampanye penghematan energi secara nasional menyusul terganggunya pasokan minyak dan gas (migas) akibat perang Iran. Ia menyebut institusi publik akan mengurangi penggunaan kendaraan dinas.
Dikutip dari Reuters, Selasa (24/3/2026) Menteri Energi Kim Sung-whan menyebut pembatasan penggunaan kendaraan di sektor swasta masih bersifat sukarela untuk saat ini, namun bisa diperketat jika status darurat energi meningkat.
Pemerintah Korea Selatan juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan 12 langkah penghematan energi, seperti mandi lebih singkat, mengisi daya ponsel dan kendaraan listrik pada siang hari, serta menggunakan mesin cuci dan vacuum cleaner di akhir pekan.
Selain itu, pemerintah akan meminta 50 perusahaan pengguna minyak terbesar untuk menekan konsumsi, serta mendorong pengaturan jam kerja bergilir, dan langkah efisiensi lainnya.
Korea Selatan juga akan mengaktifkan kembali lima reaktor nuklir pada Mei, melonggarkan pembatasan pembangkit listrik berbasis batu bara, serta memperluas energi terbarukan guna mengurangi ketergantungan jangka panjang pada LNG. Masa operasi tiga PLTU yang dijadwalkan pensiun tahun ini dipertimbangkan untuk diperpanjang.
Penyesuaian bauran energi tersebut diperkirakan bisa menghemat hingga 14.000 ton, atau sekitar 20% dari konsumsi LNG harian Korea Selatan yang mencapai 69.000 ton untuk pembangkit listrik.
Grup HD Hyundai telah menerapkan langkah penghematan energi di berbagai anak usaha, termasuk pembatasan kendaraan secara sukarela, pengurangan penggunaan plastik, serta penghematan listrik seperti mematikan lampu.
Korea Selatan juga berencana menyusun anggaran tambahan 25 triliun won atau US$ 16,6 miliar dalam waktu dekat. Paket ini dapat mencakup bantuan tunai bagi masyarakat dan dukungan keuangan untuk perusahaan, di tengah tren stimulus di berbagai negara.
Lee menegaskan bahwa saat ini yang terpenting bukan menghemat anggaran pemerintah, melainkan menyalurkan dana secara cepat dan tepat sasaran. Kementerian Keuangan menyatakan anggaran tersebut akan diajukan ke parlemen sebelum akhir Maret.
(ily/ara)