Filipina dan Bangladesh mulai terdampak perang di Timur Tengah. Filipina secara resmi mengumumkan status darurat energi nasional dan Bangladesh mulai dilanda krisis bahan bakar minyak (BBM).
Filipina menetapkan status darurat energi nasional karena mempertimbangkan posisinya sebagai negara yang sangat bergantung pada impor produk minyak bumi. Pemerintah langsung membentuk komite untuk memastikan pergerakan pasokan, distribusi dan ketersediaan bahan bakar, makanan, obat-obatan, produk pertanian dan barang-barang penting lainnya.
"Deklarasi keadaan darurat energi nasional akan memungkinkan pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah responsif dan terkoordinasi berdasarkan undang-undang yang ada untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh gangguan dalam pasokan energi global dan ekonomi domestik," kata Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dikutip dari Reuters.
Deklarasi tersebut akan berlaku selama satu tahun sehingga memberi wewenang kepada pemerintah untuk membeli bahan bakar dan produk minyak bumi lebih banyak guna memastikan pasokan tepat waktu dan mencukupi. Jika perlu, pembayaran dilakukan sebagian dari jumlah kontrak di muka.
Menteri Energi Filipina Sharon Garin mengatakan bahwa negaranya memiliki persediaan bahan bakar sekitar 45 hari berdasarkan tingkat konsumsi saat ini. Pihaknya sedang berupaya untuk membeli 1 juta barel minyak dari negara-negara di dalam dan luar Asia Tenggara untuk meningkatkan stok, meski kemungkinan ada keterlambatan.
Warga Bangladesh Antre Berjam-jam Demi BBM
Di Bangladesh, sejumlah SPBU mengalami antrean panjang dan situasi kacau akibat stok terbatas. Pelanggan harus antre selama berjam-jam untuk membeli BBM sehingga banyak yang kelelahan, frustrasi dan kesal.
Asosiasi Pemilik SPBU Bangladesh mendesak pengamanan di SBU dan mengancam akan berhenti memasok BBM. Pemerintah diminta mengambil tindakan tegas untuk mengendalikan situasi.
"Di bawah perusahaan pemasok bahan bakar milik negara, Bangladesh Petroleum Corporation (BPC), perusahaan minyak memasok jumlah bahan bakar setiap hari yang tidak mencukupi dibandingkan dengan permintaan," katanya dikutip dari India Times.
Pada saat yang sama, pekerja SPBU berjuang untuk mengatasi tekanan yang meningkat dan seringnya berargumen dengan pelanggan yang kesal.
"Secara keseluruhan, situasi telah mencapai titik kritis karena masalah keamanan dan pasokan bahan bakar yang tidak memadai, ada risiko nyata bahwa SPBU di seluruh negeri dapat terpaksa ditutup kapan saja," tulis pernyataan itu.
Pihak asosiasi pun menyatakan keprihatinannya. Pemerintah dinilai telah mengabaikan masalah keamanan dalam sistem distribusi BBM.
"Situasi saat ini mencerminkan tingkat salah urus dan ketidakbertanggungjawaban yang ekstrem," imbuhnya.
Sejumlah pengendara sepeda motor tanpa SIM bahkan mengancam akan membakar SPBU. Sekitar pukul 3:00 pagi, massa memaksa SPBU dibuka dan mengambil BBM dalam jumlah besar, tanpa pembayaran.
"Insiden semacam itu kini mengancam pemilik SPBU di seluruh negeri, hampir tidak ada jaminan keamanan. Bersamaan dengan kekurangan bahan bakar, kurangnya keamanan yang disediakan negara telah membuat krisis ini semakin parah," tuturnya.
(aid/fdl)