Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan persoalan listrik mati di Kalimantan dan Sulawesi bukan karena adanya permasalah pasokan batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT PLN (Persero).
Pasalnya kata Bahlil, dirinya telah memerintahkan Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Tri Winarno untuk memastikan pengadaan batu bara untuk PLN tercukupi.
Sebelumnya, Bahlil memang telah membentuk tim pengadaan pengadaan batu bara kalori sedang untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik PT PLN. Pembentukan tim ini dilakukan usai adanya insiden pemadaman listrik yang terjadi beberapa waktu kalau.
Tim pengadaan batu bara PLN tersebut terdiri dari pihak PLN, Inspektur Jenderal (Irjen), Direktur Jenderal Mineral dan batu bara Kementerian ESDM, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Kalau RKB Batubara nggak ada isu lagi menyangkut dengan PLN. Untuk kebutuhan RKB di wilayah sekarang Dirjen Minerba sudah merangkap VP Pengadaan Batubara. Karena kerjaan sekarang batu bara untuk PLN sudah dikerjakan oleh Dirjen. Hampir tiap hari. Supaya jangan lagi lampu mati alasan RKAB. Ini kita fair-fair saja," ujar Bahlil dalam RDP dengan Komisi XII dikutip, Kamis (17/9/2026).
Bahlil menjelaskan listrik mati yang terjadi di Kalimantan dan Sulawesi bukan disebabkan persoalan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara. Menurutnya, gangguan pasokan listrik di wilayah tersebut berkaitan dengan kondisi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang terdampak fenomena El Nino dan rendahnya debit air.
"Nggak ada apa urusannya lampu mati di Kalimantan sama di Sulawesi. Itu nggak ada urusannya sama RKAB. Karena di sana memang adalah PLTA, El Nino, kemudian airnya rendah," kata Bahlil.
Selain itu, Bahlil menyebut terdapat kapasitas pembangkit sekitar 400 megawatt (MW) yang saat ini hanya sekitar 250 MW yang aktif.
"Kemudian kontribusi dari 400 MW tinggal aktif 250 MW. Jadi terjadi kekurangan di sana. Ini memang kesalahan kita juga," katanya.
Lihat juga Video: Eks Dirjen Minerba Divonis 4 Tahun Bui Kasus Korupsi Timah Rp 300 T
(hrp/fdl)