Anggota Komisi XII, Bambang Patijaya mendukung wacana moratorium pembangunan smelter nikel produk setengah jadi yang sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Menurut Bambang, moratorium dapat menjadi momentum untuk menggeser arah investasi ke tahap pengolahan berikutnya. Ia menilai Indonesia tidak lagi membutuhkan tambahan kapasitas smelter NPI dalam jumlah besar.
"Untuk itu kami terbuka dengan segala ide dan masukan, termasuk apa yang menjadi gagasan dari Menteri ESDM untuk moratorium smelter nikel setengah jadi. Karena memang sebetulnya di Indonesia, kalau untuk smelter NPI kita sudah overload. Yang kita perlukan ini adalah smelter lanjutan yang mengolah NPI tersebut," ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Kamis (8/10/2026).
Bambang menilai hilirisasi nikel tahap pertama sudah menunjukkan hasil dengan tumbuhnya industri yang menghasilkan NPI dan ferronickel. Namun, sebagian besar produk tersebut dijual ke luar negeri, sehingga nilai tambah bagi Indonesia belum maksimal.
"Terkait dengan hilirisasi tahap pertama, Indonesia sebetulnya sudah cukup berhasil. Pada produk nikel misalnya, ada NPI dan ferronickel, tetapi sebagian besar produk NPI itu memang dijual ke luar negeri. Sementara yang kita butuhkan sekarang ini adalah hilirisasi lanjutan, jadi tidak berhenti pada pembangunan pabrik atau smelter setengah jadi tahap pertama," ujar Bambang.
Ia mengatakan pemerintah memang perlu mengarahkan investasi baru ke industri yang mengolah produk setengah jadi menjadi produk turunan, sehingga hilirisasi tidak berhenti pada pengolahan bijih nikel menjadi NPI atau ferronickel.
"Nah, yang kita harapkan itu memang industri investasi yang mengolah bahan setengah jadi tersebut menjadi turunan-turunan lainnya," ucapnya.
Sebelumnya, Bahlil membuka buka opsi moratorium atau pembatasan pembangunan fasilitas pemurnian dan pemrosesan (smelter) nikel yang masih menghasilkan produk setengah jadi. Wacana ini akan dibahas lebih lanjut dan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan berkaitan dengan kondisi risiko oversupply nikel di pasar global. Adapun Bahlil mengatakan bahwa mayoritas industri pengolahan nikel saat ini baru menghasilkan produk dengan tingkat pengolahan sekitar 50-60%.
"Ke depan, kita ingin untuk industri-industri yang sudah terlalu banyak menghasilkan bahan baku setengah jadi, mungkin penting nanti kami rapatkan, kami akan laporkan ke Presiden, tapi dalam diskusi saya dengan tim, penting untuk kita mulai memilih mana industri yang tetap kita lanjutkan dan mana industri yang perlu kita melakukan moratorium, supaya pengelolaan sumber daya alam kita tidak segila-gilaan," ujar Bahlil di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Bahlil pun menyampaikan, saat ini kapasitas produksi dan cadangan nikel yang ada telah mencapai sekitar 2,5 juta. Kondisi tersebut dinilai telah menciptakan oversupply sehingga harga nikel mengalami tekanan.
"Dan industri-industri yang menghasilkan setengah jadi ini, kita lagi mengkaji kalau memang kita sudah terjadi oversupply untuk dunia, sekarang kan kita yang dari kebutuhan dan cadangan sekarang ada 2,5 juta. Ini kan oversupply, makanya harganya lagi jatuh," katanya.
Sebaliknya, kata Bahlil, industri yang menghasilkan produk hilir secara langsung akan lebih didorong oleh pemerintah. Hal ini diharapkan dapat mengubah struktur ekonomi Indonesia sehingga hilirisasi tidak berhenti pada pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi.
"Kita dapat pertimbangkan untuk industri yang setengah jadi ini kita mulai mencoba untuk meminimalisir, bahkan mungkin kita melakukan moratorium, sementara yang kita dorong adalah industri-industri yang produk hilirnya langsung. Supaya struktur ekonomi kita bisa betul-betul terjadi shifting," terangnya.
Simak juga Video 'Cerita Bahlil Dulu Bahan Baku Baterai Mobil Sempat Dianggap Sampah':
(fdl/fdl)