Bisa Nggak Sih Kripto Jadi Alat Pembayaran? Ini Jawaban BI

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Kamis, 17 Jun 2021 18:20 WIB
Ilustrasi Uang Digital Bitcoin
Foto: (M Fakhry/detikcom)
Jakarta -

Aset kripto menunjukkan perkembangan yang signifikan. Bahkan, sudah ada negara yang menjadikan kripto sebagai alat pembayaran atau transaksi. Bagaimana dengan Indonesia?

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Hukum Bank Indonesia (BI)
Rosalia Suci Handayani menjelaskan, aset kripto sebagai alat pembayaran masih jauh sekali. Namun, pihaknya tak menepis kehadiran aset kripto ini. Oleh karena itu, ada kesepakatan secara nasional sebagai komoditi.

"Apakah kripto atau virtual currency suatu ketika akan bisa menjadi mata uang sah legal tender? Saya melihat kalau di Indonesia itu masih jauh sekali, boleh dikatakan untuk berapa tahun, puluhan tahun ke depan kemungkinannya masih sangat kecil tetapi tentu karena dunia ini bergerak, dunia ini dinamis maka kita tidak menafikan bahwa kripto aset itu ada," katanya dalam acara Mengelola Demam Aset Kripto, Kamis (17/6/2021).

"Maka pada kesepakatan nasional yang tadi diceritakan Pak Wisnu di tahun 2019 di level nasional ini ada kesepakatan bahwa kripto aset faktanya ada dan masyarakat mengatakan bisa menerimanya maka itu dijadikan, di-treatment sebagai aset, aset yang kemudian bisa diperdagangkan tapi tetap tidak bisa sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia," sambungnya.

Dia mengatakan, mata uang yang sah di Indonesia hingga saat ini adalah rupiah. Sebab, rupiah merupakan mandat konstitusi.

"Karena itu mandatnya dari satu, mandat konstitusi bahwa kita harus mengatur jenis dan macam harga mata uang itu dalam satu undang-undang, dan itu sudah dilakukan oleh republik ini. Undang-undangnya tadi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang," terangnya.

Ia pun mengungkap latar belakang hanya rupiah sebagai alat pembayaran. Buka halaman selanjutnya untuk dapat jawaban lengkap BI kenapa aset kripto tak bisa jadi alat pembayaran saat ini?